Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) memastikan akan terus melanjutkan aksi demonstrasi sebagai respons terhadap kondisi nasional yang dinilai semakin memburuk. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga sempitnya lapangan kerja yang dianggap menjadi indikator Indonesia tengah bergerak menuju krisis.

Ketua BEM Undip, Nur Maajid, menegaskan konsistensi gerakan mahasiswa menjadi fokus utama dalam menyuarakan aspirasi publik. Hal itu disampaikan di sela aksi demonstrasi ratusan mahasiswa Undip di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (12/6/2026) sore.

Menurut Nur, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal guna menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat.

“Kita bukan fokus di kuantitas, tapi kita fokus di seberapa konsisten kita dalam gerakan ini. Saya sudah bilang kepada teman-teman Undip bahwa Undip akan terus konsisten mengelola hal ini,” ujarnya.

Nur mengaku khawatir terhadap kondisi generasi muda di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia menilai banyak anak muda kehilangan harapan akibat mahalnya kebutuhan hidup dan terbatasnya kesempatan kerja.

“Saya merasa kelompok pemuda tidak punya harapan. Hari ini semua harga bahan pokok naik. Janji 19 juta lapangan pekerjaan juga belum terealisasi. Bahkan teman-teman yang hari ini sarjana harus menunggu satu atau dua tahun dulu untuk bisa bekerja,” katanya.

Ia juga menilai kenaikan upah pekerja tidak pernah sebanding dengan meningkatnya biaya hidup. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak merata bagi masyarakat bawah.

“Hari ini ekonomi hanya berputar di orang-orang terkaya di Indonesia. Tidak ada multiplier effect ke bawah,” ucap Nur.

Dalam pandangannya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda menuju krisis. Ia menyinggung sejumlah isu nasional seperti revisi Undang-Undang Polri, kenaikan harga BBM, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

“Hari ini krisis ekonomi sudah di depan mata. Harga BBM sudah naik, nilai tukar rupiah kita lemah, sementara ada proyek-proyek besar yang dianggap membebani anggaran,” ujarnya.

Nur juga menolak pandangan pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi nasional masih stabil. Menurut dia, maraknya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah menjadi bukti adanya keresahan publik.

“Kalau pemerintah merasa ini baik-baik saja, berarti pemerintah tidak melihat apa yang sedang terjadi. Demo di mana-mana, seruan reformasi muncul lagi, mahasiswa dan masyarakat bergerak. Lantas bagaimana pemerintah bisa bilang semuanya baik-baik saja?” katanya.

Dalam aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, ratusan mahasiswa Undip mulai berkumpul sekitar pukul 16.00 WIB. Secara bergantian, koordinator dan peserta aksi menyampaikan orasi terkait sejumlah isu nasional, termasuk pengesahan Undang-Undang Polri.

Mahasiswa menilai pengesahan aturan tersebut dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai. Mereka secara khusus menyoroti ketentuan yang memungkinkan anggota kepolisian aktif mengisi jabatan sipil di kementerian maupun lembaga negara.

“Sekarang polisi bisa merebut ruang sipil. Jadi satu kata yang bisa kita sampaikan kepada mereka, yaitu: lawan!” seru salah satu orator dalam aksi tersebut.

Selain isu politik dan hukum, massa aksi juga menyoroti tekanan ekonomi nasional, terutama melemahnya rupiah dan kenaikan harga Pertamax. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi program-program yang dinilai menyerap anggaran besar namun belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi demonstrasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa memanjat pagar Kantor Gubernur Jawa Tengah sambil meneriakkan kata “reformasi” secara berulang. Namun, demonstrasi secara umum berlangsung kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan.