Jakarta, INDONEWS.ID – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka peluang bagi masyarakat dari suku Dayak pedalaman untuk menjadi prajurit TNI. Penyesuaian persyaratan rekrutmen bagi calon prajurit dari wilayah pedalaman menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan pimpinan TNI.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat yang digelar di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8) malam.

Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan.

Sekretariat Kabinet (Seskab) RI menyampaikan, Presiden Prabowo meminta perkembangan sejumlah persoalan strategis, salah satunya terkait penyesuaian persyaratan perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang berminat mengabdi sebagai prajurit TNI.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI, penanganan beberapa bencana antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatra," demikian pernyataan Seskab RI yang dikutip dari akun Instagram Seskab RI.

Langkah penyesuaian persyaratan tersebut membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Dayak yang tinggal di wilayah pedalaman untuk mengikuti proses rekrutmen prajurit TNI.

Selain membahas rekrutmen, rapat juga menyoroti penanganan sejumlah bencana di Indonesia. Presiden meminta jajaran terkait memperhatikan penanganan pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Dalam penanganan karhutla, Presiden juga menekankan pentingnya langkah pencegahan hingga tingkat desa. Babinsa diminta ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," lanjut pernyataan Seskab RI.

Kebijakan tersebut menempatkan aparat teritorial TNI, khususnya Babinsa, sebagai salah satu unsur yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik pembakaran hutan dan lahan.