Jakarta, INDONEWS.ID - Washington dan Canberra telah sepakat untuk mempercepat inisiatif postur pertahanan (force posture) Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan militer Australia. Langkah strategis ini dikonfirmasi setelah pertemuan antara Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, dan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, di Washington DC.

Peningkatan kerja sama ini berfokus pada beberapa poin penting di pangkalan-pangkalan strategis, khususnya HMAS Stirling di Australia Barat

Sekitar 1.000 personel Angkatan Laut AS dijadwalkan ditempatkan di HMAS Stirling mulai tahun depan untuk mendukung kehadiran kapal selam bertenaga nuklir AS. Kehadiran tersebut merupakan bagian dari Submarine Rotational Force-West (SRF-West) dalam kerangka kerja sama pertahanan AUKUS.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan peningkatan kehadiran militer AS merupakan bagian dari upaya memperkuat daya tangkal di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington, kedua negara juga membahas percepatan berbagai inisiatif force posture di pangkalan-pangkalan Australia serta peningkatan kerja sama industri pertahanan, termasuk produksi rudal berpemandu.

Perkembangan tersebut memiliki arti strategis bagi Indonesia, yang jauh lebih besar daripada sekadar bertambahnya jumlah personel militer AS di negara tetangga.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai penguatan HMAS Stirling harus dibaca sebagai bagian dari perubahan arsitektur keamanan Indo-Pasifik dalam jangka panjang.

“Yang sedang dibangun bukan sekadar fasilitas untuk menampung kapal selam. Yang dibangun adalah ekosistem operasi militer jarak jauh yang memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan daya jangkau di Samudra Hindia dan Pasifik Barat,” kata Amir kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Amir mengatakan, angka 1.000 personel tidak boleh menjadi satu-satunya perhatian. Dalam perspektif intelijen, jumlah personel merupakan indikator yang terlihat. Yang jauh lebih penting adalah kapabilitas yang dibawa bersama personel tersebut.

Kehadiran personel AS di HMAS Stirling berkaitan dengan pengoperasian, pemeliharaan, dukungan logistik, komunikasi, intelijen, serta kesiapan operasional kapal selam bertenaga nuklir.

“Kalau kita hanya melihat 1.000 personel, kita akan kehilangan gambaran besarnya. Yang perlu dilihat adalah kemampuan apa yang dapat dihasilkan oleh kombinasi kapal selam, fasilitas pemeliharaan, personel, jaringan komunikasi, logistik, dan akses terhadap informasi,” kata Amir seperti dikutip radaraktual.com.

Menurutnya, kapal selam nuklir mempunyai karakteristik strategis yang berbeda dari kapal perang permukaan. Kapal selam dapat beroperasi dengan tingkat keterlihatan jauh lebih rendah, mempunyai daya jelajah tinggi dan dapat berada dalam waktu lama di wilayah operasi.

“Ini membuat kapal selam menjadi instrumen deterrence yang sangat penting. Kehadirannya tidak selalu terlihat, tetapi justru ketidakpastian mengenai posisi dan arah operasinya merupakan bagian dari daya gentarnya,” katanya.

HMAS Stirling terletak di Garden Island, Australia Barat, dekat Perth. Lokasi tersebut mempunyai nilai strategis karena memberikan akses Australia dan sekutunya terhadap kawasan Samudra Hindia sekaligus jalur menuju Asia Tenggara dan Pasifik.

“Ini yang harus diperhatikan Indonesia. Garden Island bukan berada di Eropa atau Amerika. Ia berada di lingkungan strategis Indonesia,” kata Amir.

Ia menekankan bahwa istilah “di depan RI” tidak boleh dimaknai secara geografis secara sempit.

“Australia bukan sedang menempatkan kapal selam untuk menyerang Indonesia. Ancaman langsung terhadap Indonesia tidak otomatis muncul hanya karena ada kapal selam Amerika di Australia. Tetapi secara geopolitik, lingkungan strategis Indonesia memang menjadi semakin padat oleh kekuatan militer negara-negara besar,” ujarnya.

Posisi Indonesia Semakin Kompleks

Menurut Amir, posisi Indonesia semakin kompleks karena letaknya berada di antara dua kawasan strategis: Samudra Hindia dan Pasifik.

Indonesia juga mempunyai sejumlah jalur laut strategis yang menghubungkan kedua kawasan tersebut. Dengan meningkatnya kehadiran militer AS di Australia, aktivitas kekuatan besar di sekitar lingkungan strategis Indonesia berpotensi semakin intensif.

“Indonesia harus melihat ini sebagai persoalan strategic environment. Jangan langsung diterjemahkan sebagai ancaman perang terhadap Indonesia, tetapi juga jangan dianggap tidak relevan,” kata Amir.

Ia menyebut pendekatan yang tepat adalah waspada tanpa panik. “Intelijen yang baik bukan membuat masyarakat takut. Intelijen justru mengubah perkembangan strategis menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan,” ujarnya.

Dalam kalkulasi militer modern, kapal selam merupakan salah satu platform yang paling sulit dideteksi. Kapal selam nuklir mempunyai keunggulan berupa daya tahan operasi yang jauh lebih panjang dibandingkan kapal selam konvensional, karena sumber tenaga nuklir memungkinkan kapal beroperasi dalam periode panjang tanpa ketergantungan pada pengisian bahan bakar seperti kapal konvensional.

Namun kapal selam yang dimaksud dalam SRF-West adalah kapal selam bertenaga nuklir tetapi berpersenjataan konvensional. Artinya, tenaga nuklir tidak berarti kapal tersebut membawa senjata nuklir.

Perbedaan tersebut penting karena perdebatan mengenai kehadiran kapal selam nuklir sering kali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Australia menyatakan bahwa SRF-West merupakan bagian dari proses untuk mempersiapkan kemampuan Australia memiliki, mengoperasikan, memelihara dan mengatur kapal selam bertenaga nuklir secara aman.

Amir melihat perkembangan di HMAS Stirling sebagai bagian dari transformasi AUKUS dari sekadar kesepakatan politik menjadi infrastruktur keamanan yang nyata.

“Ini bukan lagi sekadar dokumen diplomatik. Kita sudah berbicara mengenai pangkalan, kapal selam, personel, fasilitas pemeliharaan, industri pertahanan dan transfer kemampuan,” ujarnya.

Sebelumnya, Australia juga telah melakukan pemeliharaan kapal selam Virginia-class AS di HMAS Stirling. Pada 2025, USS Vermont menjalani periode pemeliharaan di Australia dengan keterlibatan personel Australia, sebuah langkah yang disebut pemerintah Australia sebagai bagian penting menuju SRF-West.

Menurut Amir, perkembangan tersebut mempunyai konsekuensi strategis.

“Begitu suatu negara mempunyai kemampuan pemeliharaan, logistik dan dukungan operasional, pangkalan tersebut menjadi jauh lebih bernilai secara militer daripada sekadar tempat kapal singgah. Dengan kata lain, infrastruktur adalah bagian dari kekuatan militer itu sendiri,” ujarnya.

Mitra Utama Washington di Indo-Pasifik

Amir mengatakan, dari keputusan ini, Canberra sedang mengambil posisi yang semakin jelas sebagai salah satu mitra utama Washington di Indo-Pasifik.

Selain kerja sama kapal selam, AS dan Australia juga membahas percepatan force posture di pangkalan-pangkalan Australia serta peningkatan kerja sama industri pertahanan.

Pentagon menyebut perlunya mempercepat berbagai inisiatif force posture dan memperkuat kerja sama industri, termasuk produksi rudal berpemandu.

“Artinya, hubungan AS-Australia tidak hanya berbicara mengenai personel dan kapal perang. Mereka sedang membangun rantai kemampuan pertahanan yang lebih terintegrasi,” kata Amir.

Dalam perspektif geopolitik, Australia semakin berfungsi sebagai hub strategis bagi kepentingan AS di kawasan Indo-Pasifik.

Amir mengatakan, membaca penguatan AUKUS mustahil tanpa memperhitungkan kompetisi strategis AS-China. Washington melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan utama dalam persaingan kekuatan besar.

Australia berada di posisi strategis untuk menjadi salah satu pendukung utama postur AS karena wilayahnya luas, relatif jauh dari ancaman langsung di Asia Timur, tetapi tetap mempunyai akses terhadap jalur maritim penting.

“Australia memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Amerika: kedalaman strategis,” kata Amir.

Pangkalan-pangkalan Australia memungkinkan AS menyebarkan kemampuan militernya tanpa seluruh aset harus ditempatkan di garis depan seperti Jepang, Korea Selatan atau wilayah lain yang lebih dekat dengan titik konflik potensial.

Perubahan Menuju Kompetisi Bawah Laut

Amir menilai publik sering melihat AUKUS hanya sebagai program kapal selam. Padahal AUKUS mempunyai dimensi yang jauh lebih luas.

Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan teknologi militer, industri pertahanan, kemampuan bawah laut, sistem tanpa awak, teknologi canggih dan integrasi kemampuan militer.

Pada 2026, Australia, AS dan Inggris juga melanjutkan proyek AUKUS Pillar II yang berfokus pada kemampuan teknologi tingkat lanjut, termasuk kendaraan bawah laut tanpa awak.

“Jadi kalau kita hanya melihat kapal selam, kita melihat satu bagian kecil dari gambar besarnya,” kata Amir.

Menurut Amir, kehadiran AS di HMAS Stirling bukan hanya menguntungkan Washington. Australia juga sedang menggunakan periode tersebut untuk membangun kemampuan nasionalnya sendiri.

Australia berencana memperoleh kapal selam Virginia-class dan kemudian mengembangkan kapal selam AUKUS bersama Inggris.

“Jadi kita jangan melihat Australia hanya sebagai tuan rumah bagi Amerika. Australia sedang meningkatkan kapasitas militernya sendiri,” ujar Amir.

Amir menyebut perkembangan HMAS Stirling sebagai bagian dari perubahan menuju kompetisi bawah laut.

“Kalau kompetisi militer masa lalu banyak terlihat dari jumlah kapal perang dan pesawat tempur, kompetisi masa depan akan semakin banyak terjadi pada kemampuan sensor, jaringan, satelit, kecerdasan buatan dan perang bawah laut,” katanya.

Karena sebagian besar aktivitas kapal selam tidak terlihat oleh publik, kemampuan intelijen menjadi semakin penting.

“Siapa yang bisa melihat lebih dulu, memahami lebih cepat dan mengambil keputusan lebih akurat akan mempunyai keunggulan,” ujarnya.

Konsekuensi Langsung Bagi Indonesia

Pertanyaan terbesar bagi Jakarta, menurut Amir, adalah apa konsekuensi langsungnya bagi Indonesia?

Amir mengatakan setidaknya ada lima hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Pertama, peningkatan pengawasan maritim. Indonesia perlu memperkuat kemampuan maritime domain awareness.

“Indonesia harus mengetahui sebanyak mungkin apa yang bergerak di sekitar lingkungan strategis kita. Bukan untuk mencari musuh, tetapi agar kita tidak buta terhadap perubahan situasi,” katanya.

Menurutnya, kemampuan tersebut mencakup radar, satelit, pesawat patroli, kapal permukaan, sensor bawah laut dan integrasi data antarlembaga.

Kedua, kemampuan anti-kapal selam. Penguatan kapal selam nuklir di Australia secara tidak langsung membuat kemampuan peperangan bawah laut semakin relevan.

Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap keamanan jalur laut di sekitar kepulauan Nusantara.

“Kalau lingkungan strategis semakin dipenuhi kapal selam berkemampuan tinggi, Indonesia tidak cukup hanya mempunyai kapal selam untuk membangun efek gentar. Kita juga membutuhkan kemampuan mendeteksi dan memahami aktivitas bawah laut,” ujar Amir.

Ketiga, diplomasi dengan Australia. Amir menilai Indonesia tidak perlu mengambil posisi konfrontatif terhadap Canberra. Sebaliknya, komunikasi strategis justru harus diperkuat.

“Indonesia perlu bertanya kepada Australia secara diplomatik: bagaimana mereka memastikan aktivitas SRF-West tidak menimbulkan salah perhitungan dan bagaimana transparansi strategis dibangun di kawasan?” katanya.

Menurutnya, mekanisme komunikasi dapat mengurangi risiko insiden atau kesalahpahaman.

Keempat, memperkuat ASEAN. Indonesia juga harus mendorong ASEAN agar tetap mempunyai posisi sentral dalam arsitektur keamanan kawasan.

“Kalau semua keputusan strategis Indo-Pasifik hanya ditentukan Washington, Beijing dan Canberra, ASEAN akan menjadi penonton. Itu tidak boleh terjadi,” kata Amir.

Kelima, jangan terjebak perlombaan senjata. Amir mengingatkan Indonesia agar tidak merespons perkembangan tersebut secara emosional dengan melakukan belanja pertahanan tanpa prioritas.

“Indonesia tidak perlu meniru Australia atau Amerika. Kita harus membangun kekuatan sesuai kebutuhan geografis dan kepentingan nasional Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, prioritas Indonesia harus diarahkan pada kemampuan yang memberikan efek strategis paling besar, seperti pengawasan laut, pertahanan udara, kemampuan bawah laut, rudal pertahanan, satelit, intelijen dan sistem komando yang terintegrasi.

Dalam analisis intelijen, menurut Amir, ancaman tidak selalu muncul karena suatu negara berniat menyerang negara lain. Ancaman dapat muncul dari miscalculation atau salah perhitungan.

Semakin banyak kapal perang, pesawat, kapal selam dan sistem senjata beroperasi di kawasan yang sama, semakin besar kemungkinan terjadinya insiden.

“Bayangkan ada kapal selam yang tidak terlihat, kemudian ada kapal atau pesawat negara lain yang tidak mengetahui keberadaannya. Di sinilah mekanisme komunikasi dan aturan perilaku menjadi sangat penting,” katanya.

Karena itu, menurut Amir, Indonesia perlu memperkuat diplomasi pertahanan bersamaan dengan modernisasi militer. *