Tana Toraja, INDONEWS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak SMPN 1 dan SMPN 2 Makale, serta perwakilan orang tua siswa, Jumat (4/9/2026).

RDP yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Tana Toraja tersebut digelar untuk menyikapi peristiwa dugaan keracunan massal yang dialami sejumlah siswa dan guru di SMPN 1 dan SMPN 2 Makale setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat berlangsung dengan beragam pandangan dan kritik dari peserta. Salah satunya disampaikan perwakilan orang tua siswa SMPN 1 Makale, Andarias Parakpak.

Dengan tegas, Andarias mempertanyakan keberlanjutan program MBG apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan bagi penerima manfaat.

“Di daerah lain saja berani menolak MBG, kenapa kita tidak berani?” tegas Andarias dalam forum RDP.

Menurutnya, kemampuan anak-anak Toraja untuk berprestasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan program MBG.

“Sebelum adanya MBG, anak-anak kita dari Toraja bisa berkompetisi di luar kok. Kalau kita mau bicara fair, ini tidak ada makanan bergizi, ini lebih kepada proyek,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap tata kelola, pengawasan, serta mekanisme pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tana Toraja.

Setelah melalui pembahasan, DPRD Tana Toraja menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait penanganan kasus dugaan keracunan tersebut.

Pertama, DPRD Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan pemberhentian sementara operasional SPPG Batu Papan sampai hasil uji laboratorium dari Makassar diterima dan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut.

Kedua, DPRD merekomendasikan agar program MBG dapat digantikan dengan bentuk penyaluran lain yang dapat diterima secara langsung oleh penerima manfaat dan tidak merugikan pihak mana pun.

Ketiga, DPRD meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tana Toraja, mulai dari hulu hingga hilir. Termasuk memastikan personel atau pegawai yang terlibat memiliki kompetensi sesuai bidang dan tanggung jawabnya.

Keempat, DPRD merekomendasikan kepada APBD yang membawahi Tana Toraja agar pelaksanaan tugas Satgas Tana Toraja dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan sejalan dengan konstitusi.

Kelima, penanganan korban harus dilakukan secara berkelanjutan. Biaya medis yang tidak dijangkau BPJS menjadi tanggung jawab BGN, yayasan/mitra, dan SPPG, sehingga tidak dibebankan kepada korban.

Keenam, DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang ada di Tana Toraja. DPRD juga menekankan agar penanganan psikologis terhadap siswa dan guru yang terdampak dilakukan secara berkelanjutan.

Ketujuh, DPRD mendorong Dinas Kesehatan dan Kepolisian mempercepat proses investigasi forensik, khususnya pengujian laboratorium terhadap sampel sisa makanan, sampel dari korban, serta air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan zat atau faktor pemicu dugaan keracunan yang terjadi di dua sekolah.

Kedelapan, pengawasan pelaksanaan MBG di sekolah harus diperkuat dengan melibatkan pihak sekolah. DPRD merekomendasikan pembentukan satuan tugas pengawasan keamanan pangan di setiap sekolah penerima MBG serta pos pelayanan pengaduan cepat di sekolah.

Pos pengaduan tersebut diharapkan menjadi sarana bagi siswa, guru, maupun orang tua untuk menyampaikan keluhan secara langsung dan cepat apabila ditemukan persoalan setelah makanan MBG dikonsumsi.

DPRD Tana Toraja juga mendorong agar proses pemeriksaan laboratorium dilakukan secara transparan dan cepat. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan langkah selanjutnya terkait keberlanjutan operasional SPPG maupun pelaksanaan program MBG di Tana Toraja.