Menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko WIdodo. (Foto: terbitnews.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo santer dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet. Jika kabar itu benar, maka pos kementerian di bidang ekonomi yang harus menjadi prioritas utama perombakan kabinet.
“Memang, pergantian kementerian merupakan lingkup prerogatif presiden, namun suara keresahan publik juga harus diperhatikan. Potret kesuraman ekonomi yang tiap hari menghimpit kehidupan rakyat bukanlah data omong kosong,” kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni, di Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Sya’roni mengatakan, kondisi suramnya perekonomian ini dipantau dari pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern. Mayoritas pedagang, katanya, mengeluhkan anjloknya omset secara drastis. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bahwa penjualan ritel selama puasa dan lebaran menukik tajam.
Penurunnya angka penjualan tersebut, katanya, disebabkan melemahya daya beli rakyat akibat berbagai kebijakan perekonomian pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Makanya wajar menjelang lebaran tidak ada lonjakan harga terhadap komoditi tertentu sebagaimana yang terjadi pada lebaran-lebaran sebelumnya karena rakyat memang sedang lemah daya belinya,” kata Sya’roni.
Kelesuan ekonomi, katanya, juga bisa dilihat dari menurunnya angka pemudik 2017, dimana terjadi penurunan 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya. “Lengkap sudah penderitaan rakyat dengan daya beli melemah mengakibatkan tidak bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama orang-orang tercinta di kampung halaman,” katanya.
Sya’roni mengatakan, ada sejumlah rentetan kebijakan tim ekonomi yang menyengsarakan rakyat, yang jika disebutkan satu per satu akan menambah beban penderitaan rakyat. “Cukup sampai di sini, tim ekonomi yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus segera direshuffle,” katanya.
“Jika kedua figur yang menempati kedua pos kementerian tersebut tidak didepak dari Kabinet Kerja, maka reshuffle yang akan dilakukan hanya basa-basi saja, karena hanya akan melanggengkan kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat,” pungkasnya. (Very)
