Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri, dinilai adanya potensi maladministrasi.
Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Lely Pelitasari Soebekty menilai, dalam operasi yang dilakukan Satgas Pangan, terdapat kesalahan prosedur terkait tata kelola informasi. Seperti informasi yang menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 400 triliun.
Di samping itu, kata Lely, masyarakat mendapat sajian informasi bahwa ada penggerebekan terhadap PT IBU, namun langkah tersebut hanya sekedar pengecekan yang biasa dilakukaan pihak kepolisian.
Dalam penggerebekan tersebut kepolisian menyebut bahwa pengoplosan beras dan permainan harga dari beras subsidi ke premium. Namun belakangan kepolisian mengatakan tidak ada pelanggaran dalam hal pengoplosan.
"Kami melihat adanya potensi maladministrasi dalam prosedur hukum yang dilakukan. Informasi yang disampaikan ke masyarakat juga simpang siur dan itu yang membuat resah masyarakat. Jadi ini seolah-olah ada sirkus, dikumpulkan media lalu bicara macam-macam," ujar Lely , Sabtu (29/7/2017).
Lebih lanjut lely menduga, adanya maladministrasi selanjutnya adalah perlakuan regulasi yang tidak tepat. Seperti Permendag Nomor 2/2017 tentang Harga Acuan Bahan Pangan. Padahal pemerintah menetapkan harga eceran beras di konsumen Rp 9 ribu per kilogram untuk semua jenis. “Aturan ini dinilai rancu dan justru mencekik petani,”ujarnya. (hdr)
