Jakarta, INDONEWS.ID – Kementerian Perhubungan yang digawangi Budi Karya Sumadi kembali dilanda kasus yang sangat memalukan. Kemenhub seperti tidak kapok-kapok melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu terlibat kasus suap – yang sangat dilarang keras Presiden Joko Widodo.
Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Tahun Anggaran 2016-2017, pada Rabu (23/8/2017). Dalam operasi itu KPK mengamankan lima orang yakni Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB), Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK), Manajer Keuangan PT AGK S, Direktur PT AGK DG, dan Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Reklamasi W.
“Sangat menyedihkan. Tapi mungkin malah bisa melancarkan perbaikan kinerja perhubungan laut,” kata Dekan Fakultas Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Profesor Daniel M Rosyid kepada Indonews.id, Minggu (27/8/2017).
Menyikapi kasus itu, Budi Karya cepat-cepat minta maaf pada rakyat Indonesia dan Presiden Joko Widodo. Sejumlah pihak pun mendesak Budi Karya mengundurkan diri dari “kursi panas” Menteri Perhubungan.
“Saya pikir tidak perlu (mundur). Tapi Menhub harus tahu peta soalnya dan mendesakkan penguatan pemerintahan di Laut. Jangan terlalu ngurusi tol, dia (Menteri Perhubungan) harus punya kebijakan yang mengarusutamakan perhubungan laut sebagai tulang punggung logistik negara kepulauan ini,” kata Daniel.
Alumnus Teknik Perkapalan ITS, dan Department of Marine Technology University of Newcastle upon Tyne ini mengatakan, yang perlu dilakukan adalah merombak paradigma perhubungan laut (hubla). “Paradigma Hubla harus dirombak total, tidak bekerja seperti biasa. Hubla mestinya tidak terlalu fokus cari duit untuk meningkatkan setoran ke kas negara, tapi lebih banyak investasi SDM dan infrastruktur dan pelayanan,” katanya.
Daniel mengatakan, armada kapal merupakan infrastruktur apalagi bagi negara kepulauan. Karena itu, membangun kapal dan membuatnya bergerak sebagai tulang pungung logistik nasional adalah prasyarat bagi sebuah negara maritim.
Fokus mencari duit itulah yang menyebabkan muncul banyak surat atau sertifikat bodong. “Rezim pengelolaannya jangan prescriptive tapi goal setting. Operator perhubungan laut yang bekerja baik harus diuntungkan dan diberi insentif, yang brengsek dihukum. Tetapkan standard yang tinggi. Operator harus membuktikan diri memiliki kompetensi dan manajemen untuk mencapai standard itu,” ujarnya.
Otoritas Laut Tunggal
Daniel mengatakan, masih terlalu banyak pekerjaan rumah (PR) dalam pengelolaan maritim. Dia mencontohkan bahwa Indonesia belum mempunyai Otoritas Laut Tunggal yang mewakili pemerintahan, bukan sekadar mewakili sektor atau departemen.
Belum adanya otoritas tunggal itulah yang menyebabkan banyak sektor, seperti Dephub, KKP, Dekumham (imigrasi), AL, Polri, dan Kemenku, tidak rela tunduk dalam satu otoritas tunggal di laut yang mampu menegakkan kedaulatan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis di laut serta menjaganya dari berbagai aktivitas illegal.
“Jika ini masih terjadi, maka perilaku koruptif masih akan terus terjadi oleh berbagai oknum Departemen dan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen), sehingga pembangunan kemaritiman akan sulit bangkit menggerakkan negeri ini menjadi negara maritim lalu menjadi poros maritim dunia,” ujarnya.
Daniel mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki agenda “maritime mainstreaming”, yang menentukan target-target kapan pemerintahan di laut bisa efektif, lalu mengevaluasinya secara ajeg.
“Saat ini Jokowi boleh dibilang Presiden Indonesia Darat. Pemerintah belum hadir secara efektif di laut,” ujarnya.
Sebelumnya, kasus korupsi juga terjadi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Daniel mengingatkan bahwa kewenangan dan sarana di Bakamla amat terbatas. “Sebagai negara kepulauan kita mesti memiliki Pengawal Laut dan Pantai sekelas US Coast Guard,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, pemerintah harus memastikan investasi di sektor maritim menarik dan terukur. “Harus diingat, setiap investasi publik oleh pemerintah hanya value for moneyjika memenuhi 2 syarat yaitu birokrasi yang bersih dan operator yang kompeten. Jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka investasi itu hanya value for monkeys saja,” pungkasnya. (Very)