Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tepat terkait serangan Amerika Serikat terhadap Suriah.
“Terkait serangan AS terhadap Suriah atas apa yang terjadi di Suriah, pemerintah telah mengambil sikap yang tepat dalam rangka menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas aktif,” ujar Hikmahanto, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (9/4/2017).
Hikmahanto mengatakan, ada dua isu yang tidak bisa dibenarkan oleh pemerintah Indonesia.
Pertama, Pemerintah RI tidak membenarkan tindakan unilateral yang dilakukan AS mengingat dalam hukum internasional kontemporer, sebuah negara hanya dapat menggunakan kekerasan apabila untuk membela diri atau dimandatkan oleh PBB.
“Serangan AS ke Suriah tidak dimandatkan oleh PBB dan merupakan tindakan unilateral,” ujarnya.
Kedua, pemerintah tidak dapat membenarkan dugaan tindakan pemerintah Suriah yang melakukan serangan kimia terhadap sebagian pemduduknya.
Pemerintah memberi catatan agar dugaan tindakan ini dilakukan verifikasi. Bila benar, tindakan pemerintah Suriah merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelakunya dapat dituduh melakukan kejahatan internasional.
“Oleh karena itu, saran Pemerintah RI agar diambil penyelesaian politik melalui mekanisme PBB atas dua isu ini adalah tepat. Saling dukung atas tindakan pemerintah AS atau tindakan Suriah justru akan memperburuk penyelesaian,” ujar Hikmahanto.
Hikmahanto mengatakan, adalah tidak tepat bila sikap pemerintah dianggap tidak mendukung kebijakan AS. Sebaliknya juga tidak tepat bila mengkualifikasi kebijakan pemerintah Indonesia sebagai sikap mendukung pemerintah Suriah atas dugaan tindakan kejahatan internasional.
Seperti diberitakan sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir membantah bahwa Indonesia mengecam aksi peluncuran 59 misil tomahawk oleh Amerika Serikat (AS) di Suriah.
Arrmanatha menegaskan RI tidak mengecam, hanya prihatin atas aksi unilteral yang bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum serta prinsip internasional. (Very)
