INDONEWS.ID

  • Minggu, 01/10/2017 12:29 WIB
  • Pemerintah Minta Polemik Pengadaan Senjata Milik Polri Dihentikan

  • Oleh :
    • hendro
Pemerintah Minta Polemik Pengadaan Senjata Milik Polri Dihentikan
Menkopolhukam Wiranto (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID- Terkait polemik pengadaan senjata api, Pemerintah meminta semua pihak menghentikan desas-desus tentang kedatangan senjata api impor untuk Kepolisian Republik Indonesia, yang saat ini masih berada di Bandar Udara Soekarno Hatta.

“Nanti kita bicarakan, impor ada, gimana dananya, gimana kepentingannya, gimana UU nya gimana. Kita sesuaikan. Enggak perlu kita bicarakan di publik. Setop dulu, sudah setop. Kami koordinasi internal dan sampaikan ke publik," kata  Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto di Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Baca juga : Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam Bahas Situasi di Papua dan Permasalahan Tanah di Sumsel

Menurut Wiranto, permasalahan senjata api itu bukan persoalan publik yang harus diketahui semua orang di negara ini. 

"Ada masalah yang diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden mengkoordinasikan lembaga di bawah saya untuk menyelesaikan. Kalau saya menyampaikan proses itu  kepada publik secara menyeluruh, publik kan bukan tempat diskursus menyelesaikan masalah seperti itu," ujar mantan panglima TNI ini.

Baca juga : Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Aiman, ICJR Ingatkan Beberapa Kasus Lain yang Serupa

Wiranto berjanji, akan menyelesaikan masalah senjata itu bersama dengan Panglima TNI dan Kapolri, dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang beredar, adapun barang-barang berupa senjata milik Polri  yang tertahan di bandara Soetaa terdiri dari Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk. Senjata dikemas dalam 28 boks (10 pucuk/boks), dengan berat total 2.212 kilogram.

Baca juga : Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal, Koalisi Masyarakat Sipil: Masifkan Tenanan Publik untuk Hentikan Despotisme dan Dinasti Politik

Lalu, amunition castior 40mm, 40x 46mm round RLV-HEFJ dengan fragmentasi eksplosif tinggi Jump Grenade. Itu dikemas dalam 70 boks (84 butir/boks) dan 1 boks (52 butir). Total ada 5.932 butir (71 boks) dengan berat 2.829 kg.(hdr)

Artikel Terkait
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam Bahas Situasi di Papua dan Permasalahan Tanah di Sumsel
Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Aiman, ICJR Ingatkan Beberapa Kasus Lain yang Serupa
Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal, Koalisi Masyarakat Sipil: Masifkan Tenanan Publik untuk Hentikan Despotisme dan Dinasti Politik
Artikel Terkini
Kemenparekraf Kick Off Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa Wisata
Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, MCP KPK Tahun 2024
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
Kerja Sama dengan Koso Nippon, BSKDN Kemendagri Harap Daerah Terapkan Review Program
Kemendagri: Jadikan Musrenbang sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas