Nasional

Revisi Kepmendagri  Nomor 440 - 830 Tahun 2020 dilakukan guna menghindari kesalahpahaman dan multitafsir di tengah masyarakat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi DKI masih menunggu evaluasi dari perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 4 Juni mendatang. 

Menurut Otto, diskusi tersebut sepanjang tidak ada yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan maka itu sah dan tidak boleh boleh dilarang.

Data BNPB per hari ini, Minggu (31/5), mencatat lebih dari 1.300 bencana terjadi dengan korban meninggal dunia 188 jiwa.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti mengumumkan perpanjangan penghentian sementara pelayanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP). 

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Minggu (31/5) ada sebanyak 700 sehingga totalnya menjadi 26.473 orang.

Dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri 1441 H,  Alumni SMA 3 Jakarta angkatan 1976 menggelar Halal Bi Halal (HBH) melalui  Video meeting Zoom. Halal Bi Halal (HBH) tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan mewabahnya Covid-19.

Menurut saya, setidaknya ada empat hal menarik perlu diurai terkait dengan polling ini, yaitu sesat akademik, kurang mendidik, konteks tidak tepat, dan bisa mengandung aroma komunikasi politik prakmatis-transaksional.

Saya kira, implementasi new normal itu memang tidak bisa dihindari. Namun harus melalui kajian yang matang. Jangan grasa grusu karena ini menyangkut nyawa rakyat Indonesia.

Melalui sistem tersebut, pelaporan data dari daerah hingga ke pusat dapat lebih cepat, sehingga dapat memaksimalkan kinerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko-risiko maupun daerah rawan yang ada di sekitarnya.

Data pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Proses pengambilan keputusan setiap wilayah dalam melaksanakan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 merupakan keputusan bersama melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD), serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

Bahtiar menegaskan bahwa Kemendagri tak mengatur operasional Ojek Online/Ojek Konvennsional yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

Bela Ruslan Buton, Fadli Zon: Standar Demokrasi Macam Apa yang Kita Pakai

Gelar Diskusi Pemecatan Presiden, Keluarga dan Mahasiswa Penyelenggara FH UGM Diteror