Nasional

Pemerintah memutuskan menghentikan kunjungan dan transit warga asing di Indonesia mulai 2 April 2020.

Sudah saatnya masyarakat turut ambil bagian untuk melaporkan para ASN terindikasi radikal di lingkungannya, sehingga Indonesia pada masa mendatang tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang anti Pancasila.

Menteri Erick Thohir Minta Masyarakat Bersabar soal Mekanisme Penerapan Pembebasan Tagihan Listrik

Pemerintah daerah diminta menggunakan dana belanja belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi wabah COVID-19 di wilayahnya.

21 Juta Pengguna Ponsel "Hilang`, China Diduga Bohong soal Angka Kematian Akibat Corona

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menerima lebih dari Rp 80 miliar sumbangan masyarakat untuk menangani wabah virus Corona jenis baru itu di Indonesia.

Penggunaan masker kain ternyata kurang efektif mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19 dan hanya bisa digunakan sebagai pilihan terakhir.

Mengenal Lebih Dalam Kebijakan Darurat Sipil untuk Pandemi Corona ala Jokowi

Menghitug Minus Pembatasan Sosial-Darurat Sipil

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menerima lebih dari Rp 80 miliar sumbangan masyarakat untuk menangani wabah virus Corona jenis baru itu di Indonesia.

Ditengah mewabahnya virus corona saat ini, kita tentunya tidak menginginkan masyarakat semakin berpolemik dengan adanya survei-survei yang bertujuan menggiring opini dan mendegradasi Pemerintah.

Ia mengungkapkan, sebenarnya media bisa didorong untuk menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat asal pemerintah juga mau terbuka soal informasi sebenarnya.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengapresiasi partisipasi para pekerja dan petugas medis hingga pengemudi ojek dalam jaringan (daring) yang sudah melaksanakan amanat bertugas di luar rumah, membantu penanganan wabah virus Corona.

Sudah pasti melalui RUU Omnibuslaw ini, pemerintah akan melarang TKA unskill memenuhi pasar kerja di Indonesia, karena tidak ada niat pemerintah untuk “menghianati” negaranya sendiri dan kepentingan nasional ke depan. 

Dengan adanya tata kelola kolaborasi yang baik, yang dilengkapi dengan pemahaman yang utuh atas masalah Papua, dan didukung oleh leadership yang kompeten, maka seharusnya UU Otsus Papua dapat diselesaikan dengan segera.