Presiden Joko Widodo. (Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Ketua MPR Amien Rais melontarkan kata kata pedas terhadap Presiden Joko Widodo, kata pedas amin Rais yang menyebut Presiden Jokowi `ngibul` dalam program bagi-bagi sertifikat tanah sempat membuat berang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan Luhut meneriakkan akan membuka topeng Amin Rais.
Reaksi keras Luhut meminta agar para senior tak asal berkomentar. Menurut dia, pemerintah tak antikritik, tetapi kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun.
"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" kata Luhut.
Perang pernyataan antara Luhut dan Amien pun memicu tanggapan dari berbagai kalangan, sejumlah politisi dan anggota partaipun mengungkapkan pendapatnya terkait ucapan bapak reformasi tersebut, termasuk presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengatakan agar Amien Rais memberikan kritik dengan kalimat lebih bijak.
"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut," ujar SBY dalam jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta, Jawa Barat.
Semakin memanasnya berbagai pendapat tentang kicauan Amin Rais ini, membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden RI ini menanggapi dengan bijak komentar Amien Rais.
Saat pembukaan Rapimnas II Partai Perindo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (21/3/2018), Presiden RI mengaku bahwa dirinya tidak mempersoalkan kritikan ataupun pendapat yang dikatakan Amien Rais, asalkan semua kritikan tersebut harus disertai fakta dan data.
"Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada, tetapi kritik itu harus berbasis data. Kritik itu tidak asbun, asal bunyi," kata Jokowi
Dijelaskan Jokowi sebaiknya kritik yang disampaikan harus dengan latar belakang yang jelas sehingga kritik tersebut bersifat membangun.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo berupaya agar target penyerahan sertifikat tanah di seluruh Indonesia akan rampung 2025 mendatang. Untuk itu Presiden RI memastikan akan mengawasi secara langsung program tersebut.
Dalam rencana program kerjanya tahun 2017, pemerintah menargetkan 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Sedangkan untuk tahun 2018 pemerintah menargetkan 7 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Sementara pada 2019, pemerintah menargetkan 9 juta bidang tanah yang akan disertifikasi.
Alasan Presiden Joko Widodo gencar membagikan sertifikat tanah ini, lantaran banyak rakyat kecil yang mengalami sengketa lahan. Ada yang sengketa sesama warga dan ada pula sengketa rakyat dengan pengusaha yang berujung kekalahan karena tidak memiliki sertifikat tanah.(Lka)