Di Era Jokowi Angka Kemiskinan Turun Drastis

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia (FIS UI) Asri Hadi mengemukakan, selama memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia tren nya cenderung turun cukup signifikan. 

Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat hanya tinggal 25,95 juta orang atau 9,82% turun dari tahun 2017 tercatat 27,77 juta atau 10,64% .

"Selama empat tahun terakhir tren angka kemiskinan cenderung terus terjadi penurunan, artinya pemerintahan di era Jokowi berhasil mengurangi angka kemiskinan cukup signifikan melalui berbagai program stimulus ekonomi," ujar Asri Hadi di Jakarta, Sabtu (28/7/2018)kemarin.

Faktor keberhasilan pemerintahan Jokowi menurunkan angka kemiskinan ditopang meningkatnya pendapatan masyarakat. Kemampuan pemerintahan Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Asri Hadi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 jumlah orang miskin tercatat 25,95 juta. Jumlah ini terus menurun sejak periode 2002 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2018 sudah berada di posisi single digit. Sebab, telah terjadi penurunan 0,30% dibanding September 2017.

"Bisa dilihat bahwa persentase kemiskinan pada Maret 2018 itu 9,82% menuju satu digit dari yang sebelumnya 10,12%, jumlah penduduknya juga turun dari 26,58 juta menjadi 25,95 juta, atau turun 630 ribu orang," kata Suhariyanto di kantor BPS pusat, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Secara nasional angka kemiskinan mengalami penurunan. Menurut Suhariyanto, penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.

Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 29,25 juta atau 11,96%. Kemudian periode Maret 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,17 juta atau 11,36%.

Selanjutnya pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin tercatat 28,28 juta atau 11,25%. Lalu pada Maret 2015 jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22%.

Memasuki Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%. Kemudian Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%.

Dari data juga disebutkan jumlah orang miskin di daerah perkotaan periode 2018 tercatat 10,14 juta turun 128,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017 sebesar 10,27 juta. Sementara itu di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Sedangkan dari segi persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 7,02% lebih rendah dibanding periode September 2017 sebesar 7,26%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, turun menjadi 13,20% pada Maret 2018.

Sumber data BPS untuk mengukur data kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. 

Dengan pendekatan ini dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. 

Data di atas menunjukkan pemerataan pendapatan/pengeluaran penduduk Indonesia semakin membaik. 

Karena gini rasio Indonesia semakin mengecil terutama disebabkan pemerataan pendapatan/pengeluaran semakin merata di kota. 

Sayangnya di desa gini rasio sejak Maret 2017 semakin besar sehingga ketimpangan pendapatan/pengeluaran  penduduk semakin jelek. PR buat Pemerintah untuk turunkan ketimpangan pendapatan penduduk perdesaan. 

Dalam jangka  pendek dapat lewat _cash disbursement (semacam bantuan langsung tunai) ke penduduk miskin. 

Dalam jangka menengah/panjang via optimalisasi BPJS kesehatan untuk penduduk miskin, perbaikan gizi dan pendidikan penduduk miskin, termasuk perlunya wajib belajar 12 tahun. (Hdr)