Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- PM Australia Scott Morrison menyatakan bahwa Australia akan mengakui Jerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel namun tidak akan segera memindahkan Kedubesnya dalam waktu dekat.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pernyataan tersebut hendak mengesankan seolah ada pergeseran dari kebijakan sebelumnya yang hendak memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Jerusalem.
“Apa yang dilakukan oleh Morisson kemungkinan besar mengamankan posisi Morisson dimata konstituennya namun pada saat bersamaan (mengamankan posisi, red.) di mata Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan pers, di Jakarta (15/12/2018).
Perlu diketahui Indonesia tidak menyetujui rencana Australia memindahkan kedutaannya ke Jerusalem. Ketidaksetujuan Indonesia diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini.
Pernyataan Morisson untuk membedakan Jerusalem Barat dan Timur karena Jerusalem Timur adalah wilayah dimana kota suci tiga agama berada, sementara Jerusalem Barat adalah wilayah yang dijadikan Ibu Kota oleh Israel.
“Dengan demikian Morisson seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Australia tetap menghormati resolusi PBB dan sikap Indonesia yang menyatakan kota suci tiga agama tetap merupakan wilayah yang berada dibawah PBB,” ujar Hikmahanto.
Taktik politik Morisson tentunya harus disikapi oleh Indonesia dengan tidak mengubah kebijakan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan.
Hikmahanto mengatakan, Indonesia harus tetap pada pendirian bahwa Jerusalem adalah kota terlepas ada pembagian di dalamnya antara Barat dan Timur.
“Pesan yang harus disampaikan oleh Indonesia kepada Australia adalah tidak seharusnya Australia menyetujui tindakan Israel untuk menjadikan Jerusalem sebagai Ibu Kota negaranya yang sebelumnya adalah Tel Aviv,” pungkasnya. (Very)