Nasional

Anti Memoar

Oleh : hendro - Senin, 20/05/2019 09:55 WIB

Pengamat sosial dan politik Christanto Wibisono

Jakarta, INDONEWS.ID -  Christianto WibisonoK Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) meluncurkan buku ANTI MEMOAR sebuah kontemplasi personal pengalaman sejarah sebagai aktivis, jurnalis dan pengamat transformasi geopolitik dalam periode seabad Indonesia sejak 1945.

Cuplikan benang merah  buku Anti Memoir ini adalah keterkaitan penulis dan lembaga Pusat Data Bisnis Indonesia dalam sejarah ekonomi politik RI. Buku ini memberikan catatan  “legacy” tentang kinerja obyektif negarawan Indonesia pada ¾ abad usia Republik serta seandainya beberapa blunder tidak terjadi dalam perjalanan sejarah kita sebagai nation state yang rawan konflik internal.

1.    Bung Karno selaku proklamator dan presiden pertama RI telah sangat berjasa dalam mengutuhkan wilayah ex  Hindia Belanda dengan masuknya Irian Barat secara damai pada 1962 setelah konflik sejak KMB yang mewariskan utang Hindia Belanda kepada RI. Suatu fakta bahwa elite Indonesia saat KMB ternyata sudah dibebani oleh”warisan utang sejarah Hindia Belanda” kepada NKRI. Seandainya Bung Karno tidak berkonfrontasi dengan Malaysia dan langsung membangun ekonomi RI yang sudah dirumuskan dalam Deklarasi Ekonomi 1963, maka sejarah RI akan berbeda dan terhindar dari suksesi konflik 1965. 

Misteri terbunuhnya Presiden Kennedy 22 November 1963 mengubah peta geopolitik Asia Tenggara menimbulkan perubahan pendulum politik dari condong ke kiri menjadi sangat anti komunis pasca 1965. Seandainya Kennedy tidak terbunuh, mungkin RI tidak berkonfrontasi dengan Malaysia dan Bung Karno menikmati Hadiah Nobel Perdamaian serta sukses membangun ekonomi RI.

Loading...

2.    Presiden Soeharto 1967 langsung membanting setir ekonomi kembali ke pasar setelah kegagalan rezim etatisme nasionalisasi 1957 perusahaan Belanda yang mengakibatkan lenyapnya KPM dan beaya sistem logistik domestik Nusantara menjadi termahal sedunia bahkan hingga era Poros Maritim 2019 sekarang ini.

Seandainya rezim Orde Baru melakukan finishing touch yang tepat ketika Soeharto menerima PM Israel Yitzak Rabin di Cendana selaku Ketua GNB. Dan Indonesia menjadi jurudamai Israel Palestina maka Hadiah Nobel Perdamaian 1994 akan diterima oleh Soeharto.  

Karena sepulang dari Cendana, Rabin Arafat akan berdamai di Oslo dan bertiga Perez menerima Hadiah Nobel Perdamaian  1994.  Jika dunia bisa mendamaikan Timur Tengah 1994 maka tidak perlu ada Al Qaeda, teror WTC Osama bin Laden, 11 Sep 2001, Taliban, ISIS yang berdampak hingga ke ABB di Indonesia dengan teror bom Bali 2002 serta komplikasi geopolitik. 

Soeharto bisa mundur terhormat pada 1993 setelah mendamaikan Israel Palestina  yang sudah rela sowan ke Cendana. Peluang emas ini hilang malah rezim Orde Baru ditelan oleh revolusi yang diciptakan oleh oknum rezim penyelenggara negara yang minimal membiarkan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri dalam The Rape of Jakarta Mei 1998.

3.    Seandainya referendum Timtim tidak mengalami perdarahan pasca pemungutan suara, maka Presiden Habibie bisa mendapat Hadiah Nobel yang diberikan kepada Dokter Tanpa Batas Medicines Sans Frontiers terjun menyelamatkan Dilli dan Timtim dari kekerasan democide pasca referendum. 

4.    Seandainya duet SBY Kalla tidak retak, maka kinerja Perjanjian Helsinki yang  mendamaikan Aceh, merupakan prestasi laik Nobel 2006. Tapi Pemerintah RI melakukan 2 kesalahan fatal menjelang penyerahan hadiah 2006. Eksekusi Tibo sebagai  domestik politicking sebelum eksekusi pelaku bom Bali dan pembebasan terdakwa “eksekutor Munir” menerbangkan Hadiah Nobel ke Mohamad Junus dan Grameen Bank yang diberikan secara mendadak menyalip SBY JK di tikungan terakhir Oktober 2006 saat pengumuman  Hadiah Nobel Perdamaian 2006.

5.    Presiden Wahid kurang berkesempatan menuntaskan lobby Israel untuk mendamaikan Timur Tengah yang terakmulasi pada ledakan Perang Peradaban Huntington 11 September 2001. Presiden Megawati walaupun merupakan presiden pertama yang mengunjungi AS pasca teror WTC  kurang bisa manuver karena wapresnya justru membezoek ABB yang terlibat teror bom Bali 2002 dan mewariskan dilemma bagi petahana pilpres 2019.

Pengamatan ini merupakan kondisi What If  “Seandainya elite Indonesia tidak terjebak pada emosi perang dan konflik internal maupun eksternal regional,” tapi benar benar mewujudkan Pancasila sebagai jalan tengah dan jurudamai maka sejarah Indonesia  tidak perlu tersandra kasus ABB serta kehilangan momentum laik Nobel. 

Semoga Sejarah Seandainya ini bermanfaat bagi masyarakat dan elite kita dalam memasuki pilpres 2019 agar tidak salah pilih dan mengulangi banyak momentum seandainya yang hilang ditelan sejarah karena “elite megalomania  retorika muluk tanpa delivery” real policy yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia Inc.

Kita tidak bisa terus menyalahkan orang lain, mawas dirilah kita secara obyektif, rasional dan tawakal serta pasrah bahwa Providential Predestination akhirnya berada ditangan Tuhan Yang Maha Kuasa bukan Presiden seumur hidup atau junta militer atau rezm kilafah yang mengklaim mewakili Tuhan.

Artikel Terkait