Pimpin Sidang Tahunan DK PBB, Menlu Retno : Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Fokus Utama

Oleh : Ronald T - Sabtu, 25/05/2019 03:25 WIB

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memimpin Sidang Tahunan Dewan Keamanan (DK) PBB dan membahas mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.

Jakarta, INDONEWS.ID - Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan Sidang Terbuka di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (23/5). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memimpin dan membahas mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.

"Perlindungan warga sipil harus terus jadi fokus utama kerja DK PBB," tegas Retno selaku Presiden DK PBB, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI.

Sidang Terbuka ini merupakan rangkaian kegiatan utama Presidensi Dewan Keamanan PBB Indonesia di bulan Mei 2019 dengam mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian”. Pertemuan ini juga menandai peringatan 20 tahun pembahasan agenda perlindungan warga sipil di DK PBB serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humanisme internasional.

Dalam pertemuan tersebut, yang turut dihadiri sebanyak 80 negara anggota PBB, Sekretaris Jenderal PBB juga berada di sana untuk menyampaikan laporan tahunan terkait implementasi agenda perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.

Di laporan tahunan itu, dipaparkan berbagai pencapaian dan tantangan terhadap perlindungan warga sipil dalam 20 tahun terakhir. Retno pun mengingatkan kembali bahwa DK PBB mengemban mandat dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi warga sipil. Itu sebabnya, keselamatan dan keamanan warga sipil harus dikedepankan.

Indonesia juga menegaskan kembali dukungannya untuk memperkuat kemitraan internasional terkait kemajuan perlindungan HAM, khususnya bagi warga sipil dalam konflik bersenjata.

Disampaikan Retno, kontribusi Indonesia selama ini tercermin melalui peran aktif Indonesia dalam mendukung isu perlindungan warga sipil di berbagai forum internasional. Tak hanya itu, Indonesia juga memberi bantuan teknis kepada berbagai negara di bidang infrastruktur dan tata kepemerintahan yang baik, misalnya upaya proaktif Indonesia dalam memberdayakan masyarakat Palestina dengan mendirikan rumah sakit untuk warga di Gaza, Palestina.

Menurut Retno, pemberdayaan komunitas sebagai elemen kunci peningkatan kapasitas negara dalam perlindungan warga sipil. Keterlibatan komunitas lokal, termasuk kelompok perempuan, dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan warga sipil akan lebih efektif dalam pencapaian sasaran.

Perlindungan warga sipil merupakan isu multidimensional. Karena itu, Retno mendorong 3 hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Pertama, pentingnya penguatan kapasitas nasional negara yang terlibat, di antaranya melalui pemberdayaan komunitas. Kedua, memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap berbagai kerangka hukum yang berlaku. Ketiga, pengembangan upaya inovatif dan praktis untuk perlindungan penduduk sipil.

Sidang Terbuka ini merupakan rangkaian kegiatan utama Presidensi Dewan Keamanan PBB Indonesia di bulan Mei 2019 dengam mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian”. Pertemuan ini juga menandai peringatan 20 tahun pembahasan agenda perlindungan warga sipil di DK PBB serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humanisme internasional. (rnl)

Artikel Terkait