Nasional

PP PMKRI Dukung Rencana Presiden Jokowi Bubarkan Ormas FPI

Oleh : Mancik - Senin, 29/07/2019 15:39 WIB

Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2018-2020 Juventus Prima Yoris Kago.(Foto:Dawainusa.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Masiswa Katolik Republik Indonesia(PP PMKRI) Juventus Prima Yoris Kago menyatakan, PMKRI siap mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan FPI. Dukungan tersebut akan diberikan  jika ormas tersebut terbukti bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar sekaligus titi pijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip tersebut, semua organsisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, baik dalam hal prinsip organisasi maupun aktivitasnya, harus sejalan dengan semangat Pancasila.

"Saya pikir PMKRI mendukung penuh sikap Jokowi untuk bubarkan FPI apabila ideologinya sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila," kata Juventus dalam keterangan tertulisnya kepada Indonews, Jakarta, Senin,(29/07/2019)

Mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang ini juga menegaskan,salah satu tantangan Indonesia ke depannya adalah masalah menguatnya radikalisme di masyarakat. Karena persoalan radikalisme, masyarakat terkotak-kotak dan mudah tersulut ke dalam perselisihan.

Masalah di atas mesti dicarikan solusi yang tepat oleh pemerintah yang sedang mendapatkan amanat rakyat saat ini. Dengan demikian, benih-benih perpecahan tidak tumbuh subur di masyarakat tingkat bawah.

Selain masalah radikalisme, jelas Juventus,masalah ekonomi juga menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia ke depan. Perang dagang antara dua kuat di dunia saat ini, cenderung memberikan ketidakpastian terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Karena itu, Indonesia saat ini membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan seperti ditegaskan dalam Pancasila untuk menjawab tantangan yang ada. Bukan benih perpecahan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum ormas tertentu di Indonesia.

Pemerintah saat ini mesti harus tunduk dan taat kepada perintah konstitusi negara. Jika ada organisasi kemasyarakatan yang sering menyuarakan isu-isu perpecahan di masyarakat, maka harus segera ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Apabila FPI ke depan masih beraktivitas dengan isu-isu yangg memecah bela persatuan saya pikir kita dukung jika dibubarkan saja selama sesuai dengan konstitusi yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan kesempatan perpanjangan surat keterangan terdaftar(SKT) bagi organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam(FPI) jika bertentangan dengan semangat ideologi negara Pancasila. Penegasan ini disampaikan berkaitan dengan polemik perpanjangan SKT dari ormas tersebut.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan proses verifikasi terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut. Point penting yang menjadi perhatian utama dari pemerintah terhadap FPI adalah melihat organisasi tersebut dari sisi keamanan serta prinsip dasar bernegara dalam Pancasila.

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir CCNindonesia, Minggu,(28/07/2019)

Ia juga menegaskan, pemerintah selama ini selalu dengan tangan terbuka bekerja sama dengan semua kelompok atau organisasi kemasyarakatan untuk membangun Indonesia. Prisipnya adalah organisasi -organisasi tersebut harus tunduk di bawah Pancasila.

Pemerintah,tegas Jokowi, tidak akan memberikan kesempatan kepada setiap organisasi atau kelompok manapun yang akan mengganggu keberadaan ideologi negara. Karena, ideologi negara Pancasila merupakan dasar sekaligus perekat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Mantan wali kota Solo ini juga mengutarakan niatnya untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang moderat. Indonesia mesti memberi pesan kepada bangsa lain bahwa negara kita aman dan bebas dari konflik seperti yang sering terjadi di negara-negara lain.

"Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah,"pungkasnya.*(Marsi)

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Terkait