Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membuka seluruh layanan data yang diselenggarakan oleh operator seluler di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, pada Rabu (11/9) pukul 16.00 WIT. Pembukaan itu sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang dinilai sudah kondusif.
Sehari sebelumnya, pada Selasa (10/9) baru 11 kabupaten yang dibuka layanan data internet secara bertahap sejak dilakukan pembatasan pada 21 Agustus 2019.
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu melalui siaran pers mengatakan, dua kota terakhir yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong, akhirnya dibuka layanan data internetnya setelah mendapatkan kepastian mengenai kondusivitas kedua wilayah pada Rabu (11/9) siang.
Sebanyak 11 kabupaten yakni Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong telah dibuka secara bertahap sejak tanggal 4 September 2019.
“Sementara itu, hingga Rabu 11/9), untuk wilayah Provinsi Papua, pembatasan layanan data internet masih dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pemerintah akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan,” ujar Ferdinandus.
Dia mengatakan, dari 29 Kabupaten/kota di wilayah Papua , sebanyak 27 Kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data internet secara bertahap adalah Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.
Disampaikan pula bahwa sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500.
“Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019,” ujarnya.
“Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung,” pungkasnya. (Very)