Jakarta, INDONEWS.ID - MASTERPLAN ASEANAPURA(usulan nama ibukota baru di Kaltim) 2020-2025. Pusat Data Bisnis Indonesi PDBI) akan menyelenggarakan Stakeholders Summit bertema
MASTERPLAN 2020 -2025 PEMBANGUNAN ASEANAPURA ibukota baru Republik Indonesia.
Pemerintah membentuk Otorita Masterplan Aseanapura (OMA) sebagai Badan pengelola tunggal asset Negara (Pemerintah Pusat) yang berdomisili di Jakarta berupa gedung, kantor dan atau lahan yang selama ini merupakan bangunan/lahan yang dimiliki, dihuni dan ditempati sebagai kantor milik dan dikelola sebagai asset Negara cq Pemerintah Pusat, diwilayah ex DKI Jakarta.
OMA berfungsi sebagai regulator yang mengatur pemanfaatan assets bangunan /lahan di kawasan ex ibukota Jakarta yang merupakan asset Pemerintah Pusat termasuk mengawasi transaksi asset kepada pihak pembeli dan atau investor dalam dan luar negeri .
Sebagai pelaksana pembangunan termasuk pengelolaan dana pembangunan OMA , Pemerintah membentuk korporasi bisnis SUPERHOLDING ASEANPURA DEVELOPMENT INC(SADI). Untuk mencegah monopoli yang tidak efisien, dimungkinkan peranan korporasi bisnis swasta setara SADI.
OMA akan bertindak sebagai pelelang pekerjaan kontraktor dan developer kepada korporasi swasta yang bisa bersaing secara kompetitive dengan SADI . Untuk memperoleh status SADI dari OMA korporasi harus bermodal minimal 1/10 dari estimasi beaya relokasi ibukota vide kalklasi Bappenas Rp 466 trilyun. Dengan demikian pemerintahmembuka “pasar kompetisi terbatas” 10 pelaku utama setara SADI untuk menghindari monopoli “pasar” oleh satu korporasi SADI meski berstatus BUMN .
SADI dan korporasi bisnis setara SADI memperoleh izin menjual Obligasi Pembangunan Aseanura dalam valas maupun rupiah dalam jangka menengah panjang.
OMA mengawasi sebagai Otorita Tunggal transaksi jula beli atau ruilsag asset antara ex kementerian dan atau badan hukum yang mewakili Negara agar Negara memperoleh “keuntungan optimal yang layak dan wajar” dalam proses ruilslag tersebut. Yang terpenting juga agar Master Plan terlaksana dalam jangka waktu 2020-2025.
Seandainya ada 100 gedung kementerian yang akan diruilslag, bisa langsung ditender dan dipercayakan kepada 10 SADI secara kompetitif dalam jangka waktu 3 -4 tahun harus selesai pembangunan gedung baru di Aseanapura dan kepindahan dari ex lokasi Jakarta ke Aseanapura.
Jika OMA dan SADI ini berfungsi seperti sinergi URA (Urban Redevelopment Authority), HDB dan Developer swasta maka Road Map dan Master Plan 2020-2025 akan bisa diwujudkan.
Acara Stakeholders Summit ini akan menghadirkan Menteri PPN Kepala Bappenas bpk Prof DR Bambang Brojonegoro, Menteri ART/ Kepala BPN bpk DR sofyan Djalil , Menteri Pekerjaan Umum Bpl Basuki Hadimulyono, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropryono dengan moderator Ketua Pendiri PDBI , drs Christianto Wibisono Acara di President Executive Lounge Menara Batavia Rbu 9 Oktober 2019.Registrasi terbatas first come first served ke Jeanny. (Penulis Pengamat politik sosial Christianto Wibisono)