Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Oleh : very - Minggu, 10/11/2019 16:30 WIB

Muhammad AS Hikam, Pengamat Politik dari President University. (Foto: Ist)

Oleh: Muhammad AS Hikam *

Jakarta, INDONEWS.ID -- Apa nilai positif dari pidato Surya Paloh dalam Konggres Nasdem beberapa hari lalu bagi rakyat Indonesia? Harapan dan optimisme saya, setidaknya mereka lebih awal bisa tahu bahwa koalisi parpol pendukung Presiden Jokowi tidak sampai 2024. Dengan pengetahuan itu mungkin saja rakyat Indonesia akan lebih "siap" dan tidak terlalu kaget dengan permainan kadal-kadalan yang dilakukan parpo-parpol dan politisi-politisinya. Syukur-syukur kalau rakyat menjadi lebih waspada ketika hendak memilih caleg atau capres/cawapres yang ditawarkan parpol pada lima tahun yang akan datang.

Namun segera harus saya kemukakan bahwa optimisme dan harapan di atas juga mesti dibarengi dengan sikap kritis dan realistis. Artinya, kendati rakyat mungkin sudah paham dan tak kaget, tetapi parpol dan politisi sontoloyo tetap akan dominan dan, konsekuensinya, perpolitikan kita juga tak akan berubah. Bahkan konsekuensi yang lebih parah adalah semakin merosotnya kualitas dan praksis demokrasi kita.

Sebab apa yang dilakukan oleh Sura Paloh dan Nasdem sejatinya hanya menelan dan mengcopy apa yang juga dilakukan Presiden Jokokwi dan PDIP serta parpol pendukungnya ketika mereka membuka pintu untuk Prabowo Subianto dan Gerindra bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dengan berbagai dalih, baik normatif ("Demokrasi Indonesia tak kenal oposisi) maupun pragmatis (merangkul untuk memperkuat pemerintah), praktik Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tak lebih dari sebuah kartelisasi, dan bukan koalisi. Praktik ini dulu juga pernah dilakukan, sampai tingkat tertentu oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Setgabnya. Namun yang dilakukan saat ini jauh lebih kolosal, tak malu-malu dan, kesannya, norak.

Kartelisasi adalah praktik bagi-bagi parpol dan elite politik yang menafikan esensi demokrasi yaitu kompetisi yang sehat demi kepentingan atau maslahah umum. Dalam kartelisasi, yang dituju adalah pembagian keuntungan para anggota kartel, bukan keuntungan dari res publica.

Mirip dengan kartel Mafia, anggota-anggota kartel politik akan setiap saat siap melakukan pembelotan jika kepentingan kelompoknya terganggu. Mirip dengan kartel Mafia, kartel politik juga selalu terancam perpecahan dan keributan internal yang bahkan bisa menghancurkan kartel itu sendiri!

Ini beda dengan koalisi yang menang terjadi karena bukan saja kepentingan pragmatis, tetapi juga ideologis dan visi demokrasi konstitusional. Kendati dalam koalisi demokratik tentu akan ada perbedaan pandangan dan bahkan konflik-konflik kepentingan, solusi yang akan diupayakan adalah bagaimana keutuhan bersama dipertahankan. Bahkan jika ada pihaknya keluar dari koalisi, akan dilakukan secara transparan dan mencegah rusaknya sistem dan kerugian publik.

Kartelisasi politik yang terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi terjadi karena struktur politik yang tidak mampu menjadi wahana bagi pelaksanaan demokrasi konstitusional. Ini khususnya karena kegagalan parpol melakukan pelembagaan politik demokratis. Sebab lainnya, tentu saja karena kualitas SDM politik termasuk para elite politik yang masih belum kuat untuk menjadi pelaksana penegak demokrasi.

Karena itu, tak terlalu mengherankan jika kualitas demokrasi Indonesia cenderung makin menurun ketika makin jauh dari awal reformasi. Perilaku elit parpol seperti yang ditampilkan oleh Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dll yang cenderung formalistik tetapi miskin substansi, akan cenderung makin "diterima" atau "dibiarkan" publik. Apalagi jika komponen masyarakat sipil Indonesia juga semakin terseret arus politik praktis!

Perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin elitis, formalistik, dan demokrasinya tentu makin semu. Ini tentunya kontradiktif dengan dinamika sosial yang ditandai dengan makin terbukanya informasi dan peningkatan "kecerdasan" publik. 

*) Muhammad AS Hikam adalah pengamat politik dari President University, Jababeka. 

Loading...

Artikel Terkait