Nasional

Ini Deretan Fakta Kelompok Keraton Agung Sejagat, Klaim Kuasai Seluruh Dunia dan Penerus Majapahit

Oleh : Rikardo - Selasa, 14/01/2020 09:45 WIB

Totok Santosa Hadiningrat dan Dyah Gitarja (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Warga di Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, mengaku resah atas kemunculan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Keraton Agung Sejagat.

Dari penelusuran media seperti yang dikutip dari Kompas.com, sejumlah foto kegiatan kelompok Keraton Agung Sejagat tersebut menjadi viral di media sosial. Salah satunya saat kelompok tersebut menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya, pada hari Jumat (10/1) hingga Minggu (12/1).

Warga resah karena kelompok tersebut mengklaim diri mereka sebagai kerajaan baru setelah 500 tahu berakhirnya imperium Majapahit. Berdasarkan informasi, anggota Keraton Agung Sejagat ini diklaim mencapai sekitar 450 orang.

Sementara itu, dilansir dari Tribunnews, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengimbau agar keberadaan kelompok tersebut tidak meresahkan masyarakat.

1. Sosok Totok Santosa Hadiningrat

Nama Totok tidak bisa dilepaskan dari kelompok Keraton Agung Sejagat. Dia diklaim sebagai pemimpin kelompok tersebut dan memiliki istri yang bernama Dyah Gitarja yang sering dipanggil Kanjeng Ratu.
Dilansir dari Tribunnews, Totok mengklaim bahwa dirinya merupakan Rangkai Mataram Agung yang menjadi juru damai dunia.

"Kita umumkan pada dunia, bahwa Keraton Agung Sejagat sebagai induk daripada seluruh Kingdom State Tribune Koloni yang ada di seluruh dunia ini, menyatakan sebagai juru damai terhadap konflik yang terjadi di seluruh dunia," ungkapnya dalam video yang beredar di media sosial.

2. Membantah sebagai kelompok sesat

Seseorang bernama Resi Joyodiningrat menegaskan, Keraton Agung Sejagat bukanlah aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
Pria yang dianggap sebagai penasihat Kerajaan Agung Sejagat itu menjelaskan, kelompok tersebut merupakan kekaisaran dunia yang muncul karena setelah berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu.

Perjanjian tersebut, menurut Joyodiningrat, dilakukan oleh Dyah Ranawijaya sebagai penguasa imperium Majapahit dengan bangsa Portugis sebagai wakil orang barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka pada 1518.

Dalam akhir perjanjian itu, setelah berakhir dominasi kekuasaan barat mengontrol dunia, yang didominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra.

3. Membuat resah warga sekitar

Setelah menjadi viral di media sosial dan dianggap meresahkan masyarakat, polisi di Purworejo berencana akan mendatangi kelompok tersebut.

"Kami mengetahui informasi tersebut, namun tindak lanjut belum bisa sampai langkah hukum dan kita akan bareng-bareng melakukan klarifikasi," kata Wakapolres Purworejo Kompol Andis Arfan Tofani, Senin (13/1/2020).

Sementara itu, Andis menjelaskan, keberadaan Keraton Agung Sejagat ternyata sudah diketahui oleh Camat Bayan, Kepala Desa Pogung Jurutengah, hingga Bupati Purworejo.

Lalu, salah satu yang mencolok dari keberadaan keraton tersebut adalah sebuah kolam yang sangat disakralkan oleh kelompok tersebut. Selain itu, di dalam bangunan tersebut tampak ada sebuah batu prasasti bertuliskan huruf Jawa.

Berdasarkan dari penulusuran Kompas.com, di sebelah kiri prasasti ada tanda dua telapak kaki, dan di bagian kanan ada semacam simbol. Prasasti itu disebut dengan Prasasti I Bumi Mataram.

4. Mendapat tanggapan Gubernur Jawa Tengah

Heboh Kerajaan Agung Sejagat ternyata menyita perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menilai perlu adanya pengujian lebih lanjut secara ilmiah mengenai keberadaan kerajaan tersebut.

"Syukur-syukur ada perguruan tinggi yang mendampingi. Baik juga untuk didiskusikan," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (13/1/2020), dilansir TribunJateng.

Sementara itu, dirinya mengimbau agar keberadaan Pemimpin Keraton Agung Sejagat (KAS) Purworejo ini tidak menjadi keresahan masyarakat.
"Pemerintah Purworejo harus memayungi langsung masyarakatnya, memberikan perlindungan, meminta klarifikasi sehingga bisa jadi jelas," tandasnya.*Rikardo

 

 

Loading...

Artikel Terkait