Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur. Namun tidak sedikit yang menyangsikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut berdampak pada pertumbuhan dan daya beli masyarakat.
“Saya jawab ya karena dengan infrastruktur, efisiensi makro bisa tercapai,” kata Presiden pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017 yang digelar di Jakarta Convention Center, Selasa (28/11/2017).
Menurut Presiden, setelah pembangunan infrastruktur, tahap berikutnya yang akan dikerjakan pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Perombakannya memang harus besar-besaran, 60 persen lebih angkatan kerja kita lulusan SD-SMP. Kalau mau upgrade dengan cara apa? Pendidikan vokasi, politeknik,” ujar Kepala Negara seperti dikutip dari siarann pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden.
Perombakan perlu dilakukan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) karena 80 persen dari pengajarnya adalah guru normatif, seperti guru PPKN.
Seharusnya, kata Presiden, guru-guru yang mengajar di SMK adalah mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan sehingga memperkuat pengetahuan anak-anak sebagai bekal untuk bekerja.
Menurut Presiden, pendidikan ke depan juga harus berubah total bukan normatif rutinitas, karena tantangannya sudah berubah total.
“Mestinya anak-anak kita harus dihadapkan pada tantangan belajar yang ada, rutinitas yang ada bukan normatif. Problem based learning, anak-anak sering dihadapkan pada tantangan bagaimana cari solusi, bukan hafalan,” ucapnya.
Hal lainnya yang akan dilakukan pemerintah ke depan adalah memperbesar anggaran riset. “Inovasi yang ada bisa kita kerjakan sehingga konkrit sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ucap Kepala Negara.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden seringkali mengingatkan bahwa fakultas atau jurusan yang ada di perguruan tidak pernah berubah sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, seharusnya fakultas atau jurusan di perguruan tinggi mengikuti perkembangan yang ada.
“Bertahun-tahun fakultasnya itu saja, jurusannya itu saja. Fakultas Ekonomi jurusannya studi pembangunan, akuntansi, manajemen, nggak ada jurusan digital ekonomi, jurusan retail tidak ada, jurusan toko online tidak ada,” tutur Presiden.
Yang diingatkan juga oleh Presiden adalah perubahan birokrasi “Kita harus mengubah birokrasi kita agar betul-betul bisa melakukan hal-hal yang pragmatis, efektif, yang cepat. Itu yang harus kita kerjakan,” ucap Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowsrdojo. (Very)