Jakarta,INDONEWS.ID - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan, membutuhkan keberadaan partai opisisi di luar pemerintahan. Keberadaan oposisi dibutuhkan untuk memberikan kontrol kritis terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Ace, pemerintahan era demokrasi saat membutuhkan partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Roda pemerintahan akan berjalana dengan baik jika partai opoisis yang terus memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
"Kita punya pandangan bahwa di era demokrasi itu perlu ada keseimbangan, di era demokrasi sekarang ini mesti kelompok penyeimbang, mesti ada partai oposisi," kata Ace kepada media di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa,(15/10/2019)
Ia menambahkan, Golkar secara jelas terus mendukung pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan. Dukungan diberikan bukan semata-mata karena kepentingan pragmatis, tetapi komitmen partai sejak awal kepemimpinan Jokowi.
Lebih lanjut Ace menjelaskan, Golkar memberikan dukungan penuh terhadap semua upaya politik mendukung pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan. Komunikasi politik antar Parpol bukan menjadi sesuatu yang tabu untuk dilakukan.
Sementara terkait susunan kabinet,kata Ace, presiden terpilih memiliki kewenangan untuk menentukan partai mana yang akan masuk dan berada di luar pemerintahan. Presiden terpilih berhak menentukan komposisi menteri-menterinya.
"Buat Partai Golkar, upaya mendukung pemerintahan Jokowi, kita akan dukung, soal apakah akan diberikan kursi dalam kabinet itu, hak prerogatif dari presiden," jelasnya.
Adapun terkait dengan kunjungan Prabowo ke DPP Golkar, menurut Ace, merupakan rangkaian silaturahmi yang dilakukan oleh ketua umum Gerindra kepada seluruh Parpol pendukung Jokowi. Sebagai tuan rumah, lanjut Ace, menyambut baik kunjungan dari ketua umum Gerindra tersebut.
"Sebetulnya pertemun itu, mungkin bagian seluruh rangkaian dari silaturahmi pak Prabowo terhadap partai-partai pendukung pemerintah, kita ketahui kemarin, ada PKB, ada NaseDem dan sekarang adalah Golkar," pungkasnya.*