Penyusunan Bahan masukan Rencana Aksi Tahun 2025 di Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersinergi bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra dalam rangka menyusun bahan masukan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2025 terkait dengan pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL).
Baca juga : Raih Juara Dua "SPM Awards 2024", Pj Bupati Karanganyar: Tujuan Kami Bukan Penghargaan, Ini Hanya Bonus
Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Laut Henry Erafat mengatakan, dilaksanakannya rapat penyusunan bahan masukan Renaksi tahun 2025 ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi serta bahan masukan terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renaksi Tahun 2025 khususnya pada pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.
"Sehingga dengan terciptanya sinergitas bersama K/L terkait pada Renaksi Tahun 2025 ini, dapat selaras dan tercapainya target kegiatan yang tepat sasaran dalam pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP)," ucap Henry di Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
Henry juga menambahkan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian mitra Asdep PKPL di kawasan perbatasan dapat selaras dengan pedoman Rencana Induk (Renduk) BNPP.
Guna mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah, maka terdapat pengelolaan Lokasi Prioritas (Lokpri) 2025-2029 sebanyak 21 lokasi yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 235 kecamatan perbatasan prioritas.
"Dalam penyusunan Renaksi tahun 2025 terkait dengan PBWN-KP diharapkan kepada Kementerian mitra Asdep PKPL yang terkait dapat menyesuaikan dengan hasil dari Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan," kata Henry.
Ia menyampaikan, nantinya dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan diarahkan pada penguatan fungsi distribusi serta penguatan pada fungsi pelaku UMKM lokal. Dengan arah kebijakan perdagangan tahun 2025 yang memiliki tema "Ekspansi perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki arah kebijakan dalam melakukan perubahan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan dengan berbasis ekonomi biru, serta pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) akan tetap berlanjut di tahun 2025.
"Selain itu, program perluasan kesempatan kerja serta program pelatihan vokasi dan produktivitas masyarakat dapat mendukung dan selaras dengan kebijakan PBWN-KP," terangnya.
Henry berharap, melalui rapat ini Kementerian mitra Asdep PKPL agar tetap berkomitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi dalam menyusun bahan Renaksi tahun 2025 sebagai bahan rumusan bersama, khususnya pada program kegiatan dan anggaran.
Sebagai informasi tambahan, adapun Kementerian yang hadir dengan masing-masing perwakilan dalam rapat ini yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian. ***