Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Joko Widodo memberikan pandangannya terhadap polemik evaluasi pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni dilakukan oleh DPRD. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem pilkada langsung.
Presiden Jokowi, seperti disampaikan oleh Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman mengatakan, bahwa pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia.
“Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal,” ujar Fadjroel di Jakarta, Selasa (12/11).
Karena itu, katanya, Presiden berpandangan bahwa evaluasi pilkada sebaiknya ditujukan pada teknis penyelenggaraan pilkada. Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif, sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan.
Selain itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.
Pemerintah, kata Fadjroel, akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah.
“Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998,” kata Jubir Presiden itu. (Very)