Jakarta Tenggelam Tanpa Reklamasi?

Oleh: Christianto Wibisono*)

Michael Kimmelman menulis di halaman depan The New York Times 21 Desember 2017 tentang ancaman tenggelamnya Jakarta karena kegagalan pengelolaan tata kota mengatasi banjir akibat perubahan iklim dan pengelolaan tanah serta konflik kebijakan reklamasi  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) telah memantau masalah pembangunan Ibukota Jakarta sejak Presiden Sukarno menetapkan jabatan Gubernur DKI dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri  tahun 1964 yang dijabat oleh Mayjen Dr Soemarno Sosroatmodjo. Tragisnya  ia  termasuk daftar 15 Menteri Kabinet Dwikora II yang diamankan oleh Jenderal Soeharto pada 18 Maret 1966.

Presiden Sukarno kemudian melantik mantan Menko Maritim Mayjen Kko Ali Sadikin pada 28 April 1966 sebagai Gubernur DKI yang segera merampungkan  Master Plan Pembangunan 1965-1985. Ali Sadikin menjadi gubernur hingga 1977 dan digantikan oleh 4 gubernur Tjokropranolo, Suprapto Wiyogo Atmodarminto dan Suryadi Sudirja yang semuanya hanya 1 termin dan tidak pernah menyelesaikan proyek MRT maupun Reklamasi  secara tuntas sejak Ali Sadikin membangun proyek  Pluit dan Ancol. Bang Yos menjadi gubernur yang diangkat oleh Presiden Soeharto dan survive melayani 5 presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY.

Gubernur Fauzi  Bowo hanya bertahan 1 termin digantikan oleh walikota Solo Ir Joko Widodo yang kemudian melejit menjadi Presiden hanya 2 tahun menjabat Gubernur DKI.

Rencana  pembangunan DKI yang senantiasa  diperbaharui mengisyaratkan perlunya pembangunan pantai utara terpadu dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan mengusulkan pembangunan Giant Sea Wall  Project (GSWP) dan reklamasi tuntas pantai utara Jakarta hingga ke pantai yang termasuk kawasan provinsi Banten dan Jawa Barat. Proyek NCICD  dengan reklamasi sebagai salah satu programnya jelas memerlukan pendekatan terpadu antara beberapa Pemda dan Pemerintah Pusat tidak mungkin hanya ditangani oleh PemProv DKI.

Ulasan alarm yang dikumandangkan New York Times merupakan alarm bahwa konflik pasca suksesi Gubernur  DKI dari Basuki Djarot ke Anies Sandi harus ditangani serius secara komprehensive tidak mngkin lagi dengan egoisme dan konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI.

PDBI mengajak kita bersama mengesampngkan konflik suksesi pilkada untuk mengatasi bahaya tenggelamnya Jakarta dengan pendekatan holistik terpadu dan tidak tersandra egoisme sektoral ataupun konflik rivalitas Pempus Pemda. 

Betapa tidak, dalam konteks geopolitik, Indonesia memerlukan pembangunan seluruh pantai utara Jawa sepanjang 1000 km, yang merupakan tesis Prof DR Emil Salim yang disampaikan 2 Juni 2016 ketika menerima  Anugerah Wirakarya Adhitama agar Poros Maritim Indonesia bisa bersinergi dengan OBOR (Darat dan Maritim). Sebab bila kita tidak memanfaatkan reklamasi Pantura secara besar-besaran, menjadi industrial belt global, maka OBOR darat yang menghubungkan Asia Tenggara/Selatan dengan Asia Tengah dan Tiongkok hanya akan terbangun Land Roadnya  sedang Sea Belt-nya sektor maritimnya tidak terbangun tuntas dan RI malah tidak tersentuh OBOR Darat maupun OBOR Laut.

*) Penulis adalah Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)