Internasional

Pencegahan Ekstrimisme Harus Masuk Perlindungan WNI di Luar Negeri

Oleh : hendro - Rabu, 17/07/2019 15:05 WIB

Staf khusus Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam briefing dan verifikasi Hassan Wirayuda Award Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri.

Jeddah, INDONEWS.ID - Indonesia sedang mengalami kontestasi ideologis dan teologis  yang berpotensi menciptakan polarisasi  identitas yang disebabkan oleh pengaruh ideologi trans-nasional yang mengatas namakan agama, baik langsung dari eksponen gerakan tersebut maupun tidak langsung melalui sosial media. Demikian dikatakan Staf khusus Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam briefing dan verifikasi Hassan Wirayuda Award Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri.


Menurut Siti, bergabungnyaa WNI dalam ISIS dengan jumlah signifikan menggambarkan paparan yang cukup mengkhawatirkan.

Siti menjelaskan, beberapa WNI di luar negeri, fenomena ini juga terjadi di kalangan WNI di luar negeri dengan maraknya ujaran kebencian dan hoax.

" Oleh sebab itu, disamping perlindungan kekonsuleran  dan diplomatik sebagai tugas pokok Perwakilan Indonesia, pencegahan paparan ekstrimisme  ideologis dan teologis perlu diarusutamakan dalam sistem perlindungan  tersebut," katanya dalam briefing dan verifikasi Hassan Wirayuda Award Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, di Jeddah Rabu (17/7/2019).

Perwakilan Indonesia di luar negeri harus masuk
dalam lingkup pengarusutamaan wasatiyyat Islam  dan moderasi beragama sebagai  bagian penting visi kebangsaan Presiden Joko Widodo. Substansi dan panduan Moderasi beragama. 

Saat ini sedang dipersiapkan oleh  tim Balitbang Kementerian Agama dalam upaya menumbuhkan kembali tradisi beragama yang inklusif, damai dan saling menghormati keragaman dalam harmoni.

Hadir dalam acara tersebut Konsul Jenderal  RI Bapak Dr M Hery Syaripudin, tim verifikasi PWNI dari Jakarta dan segenap jajaran pejabat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Selain itu, untuk diketahui, acara serupa juga dilaksanakan di KJRI Mumbai, India pada tanggal 13 Juli 2019 yang dihadiri oleh Konjen RI Bapak Ade Sukendar beserta  jajarannya.

Artikel Terkait