Girindra Sandino: Masa Depan dan Peran Strategis KSP

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dibentuk  berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden telah memainkan peran dan fungsinya secara baik terutama pada periode kedua di bawah kepemimpinan Moeldoko. Terlepas dari keberhasilannya, muncul nada miring terhadap lembaga non struktural tersebut. Karena itu muncul desakan agar lembaga itu dibubarkan.

Kali ini, INDONEWS.ID berkesempatan mewawancarai Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (INDENIS), Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), yang juga memimpin barisan Gojek Kerakyatan Girindra Sandino.

Bertemu di tempat mangkalnya yaitu Taman Ismail Marzuki, inilah jawaban putra almarhum Mulyana Wira Kusumah, tokoh demokrasi Indonesia itu kepada Very Herdiman, di Jakarta, Selasa (3/9):

Di samping susunan Kabinet yang ditunggu-tunggu dari Presiden saat ini, ke depan banyak lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti Kantor Staf Kepresidenan yang harus dievaluasi. Apa evaluasi Anda terhadap KSP?

Saya kira susunan kabinet tetap merupakan hak prerogratif yang melekat pada seorang presiden, tidak ada lembaga, tokoh, kelompok-kelompok atau kekuatan politik manapun yang bisa mendikte langkah Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Presiden, pasti akan bijak dalam penyusunan kabinet dengan dinamika politik yang ada, demi kestabilan roda pemerintahan.

Kedua, mengenai lembaga-lembaga non-struktural yang membantu dan mendukung Presiden serta bertanggung jawab langsung terhadap Presiden, seperti yang Anda tanyakan yaitu Kantor Staf Presiden (KSP), itu adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk untuk mendukung dan membantu Presiden dan Wakil Presiden dan menjalankan tugas-tugasnya, semacam supporting system” Presiden.  KSP itu dibentuk  berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden, di Perpres tersebut seingat saya, disebutkan bahwa tugas KSP sebagai lembaga non-struktural adalah memberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Menurut kami di Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (INDENIS), keberadaan Kantor Staf Presiden, masih sangat strategis untuk dipertahankan, khususnya dalam komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis, juga sebagai diseminasi informasi. Dalam komunikasi politik, misal Deputi IV, sudah sangat bagus dalam pengelolaan isu-isu strategis dan melakukan komunikasi politik ke semua kalangan dari kalangan bawah hingga kalangan elit. Sumber informasi-informasi yang dibutuhkan Presiden dalam menjalankan tugas prioritasnya salah satunya adalah kerja keras KSP, khususnya Deputi IV. Dalam melakukan komunikasi politik yang efektif dan diseminasi informasi Deputi IV telah melakukan tugasnya secara terencana, terarah, tepat sasaran dan berorientasi publik. Jarang sekali ada kritik yang keras terhadap KSP, kecuali pada masa sebelum Pemilihan Presiden, dan saat berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019.  Itu wajar-wajar saja dalam dinamika ruang kontestasi demokrasi.

Menurut penilaian Anda bagaimana lembaga KSP sampai saat ini memiliki peran strategis dalam membantu Presiden Jokowi?

Saya melihat lembaga ini sebetulnya lebih ke dalam kerja-kerja intelijen dalam mengumpulkan informasi-informasi yang akurat sebagai supporting system Presiden dalam mengambil kebijakan yang strategis dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, dari sisi ilmu komunikasi politik, saya mengutip pakar komunikasi politik Hendrik P. Bang, dia bilang  dalam ilmu komunikasi politik ada yang namanya penerima pesan, disebut sebagai komunikan politik. Dia mengkategorikan komunikan politik lebih luas, yakni berdasarkan perspektif fungsi pemerintah dalam konteks pembangunan politik. Pemerintah yang baik harus membangun a communicative relationship dengan berbagai kehidupan yang ada di negaranya, mulai dari individu, kelompok, sampai pada institusi-institusi, baik yang menjadi bagian kelompok dari hierarki pemerintahan maupun institusi lain.  Nah, KSP sudah menjalankan itu dengan membangun a communicative relationship, misalnya kemarin tanggal 30 Agustus, Kantor Staf Presiden ( KSP) menerima sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua di Istana Kepresidenan. Para tokoh masyarakat Papua diterima oleh Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Eko Sulistyo. Kemudian menerima perwakilan buruh, dan lain-lain.  Tidak hanya itu, komunikan politik atau penerima pesan, dapat dilakukan dengan aktivitas-aktivitas akademik personil atau pimpinan KSP, sehingga communicative relationship, yang saya singgung tadi semakin efektif.

Pimpinan Deputi IV, Bapak Eko Sulistyo, sering menulis artikel-artikel opini ilmiah di berbagai media. Dan itu sudah merupakan langkah strategis untuk seorang pimpinan lembaga non struktural pendukung Presiden. Sehingga pesan komunikasi politik, tidak saja dalam ranah politik praktis, akan tetapi juga komunikasi politik terawat melalui ranah intelektualitas serta akademik ilmiah. Penerima pesan atau komunikan politik melihat sebuah keseriusan dan leboh dalam, berkompetensi, dan berkredilitas, yang bisa meningkatkan kepercayaan public terhadap langkah-langkah pemerintah. Di situ saya kira lebih dari cukup peran strategis KSP, khususnya Deputi IV walau belum komprehensif.

Sempat tersiar kabar beberapa waktu lalu terkait pembubaran KSP karena hanya membebani keuangan negara dan salah satunya kerap mengumpulkan aktivis-aktivis dan relawan pendukung Jokowi? Pendapat Anda?

Ya, saya dengar itu dan membaca di media-media. Ya, memang harus begitulah. Memang salah satu cara untuk mendapatkan berbagai informasi serta untuk problem solving berbagai isu yang berkembang serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sipil, justru sebuah lembaga negara harus terbuka, tidak tertutup atau terkesan angker dan feodal. Juga menunjukkan bahwa KSP menjalin komunikasi politik yang baik dengan berbagai kalangan. Isu relawan-relawan, yang sering berkunjung dan berkumpul, apa salahnya mereka? Saya melihatnya positif saja, bahwa untuk menjalankan tugas-tugasnya, KSP harus dibantu orang-orang yang punya kompetensi dan yang terpenting memiliki loyalitas tinggi terhadap Presiden Jokowi, yakni para relawan.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga non-struktural seperti KSP ke depan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo ?

Di bawah pimpinan Bapak Muldoko, KSP semakin menunjukkan taringnya serta tegas dalam mengambil sikap. Sementara Deputi-Deputi berbagai bidang, seperti Deputi IV, yang bidangnya komunikasi politik dan diseminasi informasi, sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional dalam membantu, mendukung dan menjadi supporting system Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan-keputusan atau kebijakan yang strategis. Saya kira, jangan dibubarkan mengingat perannya, baik secara kelembagaan maupun personal sangat penting untuk Presiden.

Ke depannya, saya berharap lembaga-lembaga non-struktural, seperti Kantor Staf Presiden, harus lebih membaca dinamika perkembangan politik kaum milenial, yang akrab dengan teknologi. Sehingga ke depannya, digital political lembaga tersebut harus lebih dikembangkan, agar pesan yang disampaikan mudah di akses publik. Tidak hanya di web saja. Kedua, harus lebih selektif dalam merekrut orang-orang yang tepat, baik dari segi intelektualitas maupun praksis politik lapangan.  Lebih sering membuat riset-riset ilmiah untuk mendukung program prioritas Presiden. Nah, dengan digital politics serta orang-orang yang tepat, dengan sendirinya akan terancang sistem yang lebih efektif dan canggih serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik secara terukur dan sistematis, berbasis akademik dan ilmiah.

Anda ini salah satu pendukung fanatik Presiden Jokowi?

Wah, saya jika menganalisa, ya biasa saja, apa yang saya lihat, ya saya sampaikan apa adanya. Saya kerap mengkritik pemerintah, dengan keras, melalui Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), dimana saya sebagai Sekjendnya dalam beberapa isu. Tapi, dalam menganalisa dan menyampaikan pendapat kepada penguasa, kita tidak boleh sekali mengkritik keras, terus benci dan dengki mulu, dan melakukan generalisasi semua apa yang dilakukan pemerintah selalu salah. Harus objektif jugalah, kita. Dulu jaman Orba, alm ayah saya pernah cerita, bahwa kebijakan Presiden Soeharto yang baik dan membawa kebaikan bagi orang banyak didukung, akan tetapi jika kebijakannya cenderung menindas, ya di lawan dengan serius. Terima kasih. ***