Pemerintah Perlu Lakukan "Backdoor Diplomacy" Terhadap China

Jakarta, INDONEWS.ID -- Terdengar kabar bahwa nelayan-nelayan China kembali memasuki ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Atas hal tersebut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia perlu melakukan backdoor diplomacy.

“Backdoor diplomacy biasanya dilakukan agar hubungan antar dua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif. Backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal,” ujar Hikmahanto melalui siaran pers di Jakarta, Senin (13/1).

Dikatakannya, dalam melakukan backdoor diplomacy pemerintah akan menunjuk tokoh yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara.

Dalam kaitan dengan mulai kembalinya nelayan-nelayan China di Natuna Utara maka backdoor diplomacy yang dilakukan adalah dalam rangka menyampaikan pesan oleh tokoh yang ditunjuk.

Pesan yang disampaikan, katanya, adalah bila nelayan-nelayan China terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen anti-Negara China dari publik Indonesia.

“Bila kemarahan publik tidak dapat dibendung oleh pemerintah maka kepentingan China di Indonesia akan terganggu,” katanya.

Hal ini, kata Hikmahanto, akan membuat pemerintah Indonesia merespons kehadiran nelayan-nelayan China dengan mengambil sejumlah langkah yang keras sesuai tuntutan publiknya.

“Langkah ini bisa jadi akan dibalas oleh pemerintah China. Situasi inilah yang berpotensi merusak persahabatan Indonesia dan China yang selama ini terjalin,” pungkasnya. (Very)