Presiden Joko Widodo.(Foto:Istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pelaksanaan sistem Otonomi Khsusus untuk Papua terus dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Kali ini, Presiden Jokowi langsung memimpin Rapat Terbatas (Ratas) untuk melihat perkembangan pelaksanaan Otsus selama beberapa tahun terakhir.
Jokowi mengingatkan, dana untuk otonomi khusus Papua, sangat besar. Pemerintah ingin memastikan penggunaan dana Otsus harus secara terbuka dan bertangungjawab.
"Terkait dana otsus, laporan yang saya terima dana otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar Rp 94,24 triliun, angka yang sangat besar, sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas soal Otsus Papua di Istana Negara, Rabu,(11/03/2020)
Terhadap pelaksanaan Otsus Papua, ada dua penting yang disampaikan oleh Jokowi. Dua point tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Otsus yang dimulai sejak tahun 2002 lalu.
"Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar. Saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi itu sangat penting. Good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa," jelas Jokowi.
Selain berbicara tentang keterbukaan pengelolaan dana, Jokowi menginginkan adanya cara dalam pengeolaan dana Otsus Papua. Cara baru ini mesti mampu mendorong efektivitas pembangunan Papua sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," ungkapnya.
Selain itu, ia menegaskan, Ostus Papua harus melibatkan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dan seluruh komponen menjadi penting agar perencanaan pembangunan dapat mewakili semua kepentingan masyarakat yang ada.
"Saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,"pungkasnya.*