Pilkada 2020

Hadir Rapat Koordinasi di Sulawesi Utara, Mendagri Optimis Pilkada Berjalan Lancar

Oleh : Mancik - Jum'at, 17/07/2020 13:01 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Rakor Persiapan Pilkada di wilayah Sulawesi Utara.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri secara intens memantau kesiapan daerah melaksanakan Pilkada serentak 2020. Mendagri Tito Karnavian turun ke beberapa wilayah dalam rangka memastikan persiapan dan pencairan dana hibah untuk penyelenggara pemilu.

Dalam kunjungan di Provinsi Sulawesi Utara, Tito Karnavian memastikan, Pilkada di daerah paling Pulau Sulawesi tersebt, berjalan dengan lancar dan aman dari Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dari Pemda untuk KPUD dan Bawaslu setempat.

"Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya, karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (NPHD) 100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten," kata Tito menghadiri Rakor Persiapan Pilkada di wilayah Sulawesi Utara, Kamis (16/07/2020) malam.

Pada kesempatan tersebut, Tito menegaskan kembali tentang keberadaan anggaran dalam seluruh tahapan suskesi kepemimpinan di daerah. Dana hibah Pilkada menjadi pendukung sehingga proses berjalan dengan baik.

Jika anggaran bermasalah, tahapan Pilkada pasti tidak berjalan dengan baik. Karena itu, ia meminta kepada Pemda yang belum menyelesaikan tanggung jawab ini, untuk segera diselesaikan.
"Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu," jelas mantan Kapolri ini.

Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19, mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik penyelenggara maupun masyarakat diminta melaksanakan ketentuan terkait protokol kesehatan dari pemerintah.

Ini menjadi kewajiban mencegah penularan Covid-19. Dengan demikian, Pilkada tidak menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid-19 di masyarakat.

"Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN, khususnya penambahan TPS ya, karena 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500, untuk mengurangi terjadinya kerumunan, sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi penyelenggara, pemilih, maupun aparat keamanan," ungkapnya.

Tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak. Tidak hanya itu, pelaksanaan Pilkada juga akan digelar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Tito meminta kepada masyarakat untuk mendukung proses Pilkada. Dukungan masyarakat berupa partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi maupun mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember mendatang.

"Sekali lagi saya sangat optimis bahwa Pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan sisi kesiapan, sehingga kita memberikan dukungan, masyarakat juga memberikan dukungan. Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus juga mendukung ekonomi," tutupnya.*

Artikel Terkait