Nasional

KPK Periksa Mantan Anggota DPR Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Oleh : Ronald - Jum'at, 11/09/2020 13:59 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, INDONEWS.ID - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Anggota DPR RI, Ir Chandra Tirta Wijaya pada hari ini. Chandra yang merupakan Politisi PAN bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Chandra akan dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun anggaran 2007 sampai 2017. Ismono diperiksa untuk penyidikan tersangka Budi Santoso (BS).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka BS (Budi Santoso)," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (11/9/2020).

Selain Chandra, penyidik juga bakalan memeriksa tiga saksi lagi untuk Budi. Ketiganya merupakan pensiunan TNI AD, yaitu FX Bangun Pratiknyo, Edi Martino, dan Mayjen TNI (Purn) Mulhim Asyrof. Ketiganya akan diperiksa untuk tersangka Budi Santoso juga.

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap pejabat Kemensetneg tersebut. Diduga, penyidik sedang menelusuri alur kronologi korupsi yang menjerat dua mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun anggaran 2007-2017. Kedua tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI, Budi Santoso (BS) dan bekas Direktur Niaganya, Irzal Rinaldi Zailani.

Keduanya diduga telah melakukan kontrak kerjasama fiktif dengan sejumlah perusahaan. Atas perbuatannya, kedua mantan petinggi PT DI tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp205.3 miliar dan 8.65 juta dolar Amerika Serikat atau dengan nilai total keseluruhan Rp330 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rnl)

Loading...

Artikel Terkait