Nasional

Enam Tahun Jokowi, Rizal Ramli: Kuncinya Bukan pada Regulasi Tapi di Mental Birokrat

Oleh : very - Rabu, 21/10/2020 11:08 WIB

Rizal Ramli dalam acara Indonesia Lawyers Club TvOne (ILC) bertajuk “Setahun Jokowi-Ma`ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi”, Selasa (20/10). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan keliru jika menilai pemerintah Presiden Joko Widodo hanya dalam hitungan satu tahun ke belakang. Karena, pemerintahan Presiden Jokowi sudah berjalan selama 6 tahun ini.

Memang, kata Rizal Ramli, pemerintahan Jokowi-MA sudah berjalan selama satu tahun. Tapi Wakil Presiden tersebut hanya berperan sebagai pelengkap saja.

"Bapak Wapres ini kan antara ada dan tiada, kayak pelengkap doang. Karena itu, kita harus melihat pemerintahan Jokowi ini sudah berjalan tahun keenam," kata Rizal Ramli dalam acara Indonesia Lawyers Club TvOne (ILC) bertajuk “Setahun Jokowi-Ma`ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi”, Selasa (20/10).

Rizal Ramli mengatakan, sebenarnya sudah ada indikator ekonomi merosot, bahkan sudah sejak 1,5 tahun, yaitu sejak sebelum munculnya pandemi Covid-19.

“Padahal berkali-kali kami sudah ingatkan, awas, ini sudah lampu kuning, bahkan bisa lampu merah. Karena primary ballance sudah negatif. Primary balance negatif artinya untuk bayar bunga saja harus ngutang. Tax ratio termasuk yang paling rendah. Zaman saya, dalam pemerintahan Gus Dur saja tax ratio mencapai 11,5 persen, saat ini hanya 10 persen. Tahun ini karena Covid sekitar 8 persen” ujarnya.

Rizal Ramli mengatakan, event tidak ada Covid pun kita sudah berada pada krisis. Hal itu karena utang pemerintah sudah sangat besar. Bahkan, utanya pemerintah lebih besar dari utang swasta.

 

Tindak Birokrat Korup

Ekonom senior ini mengungkapkan bahwa jika pada tahun 1998 lalu, utang swasta jauh lebih besar dibanding dengan utang pemerintah termasuk utang BUMN.

Hal itu karena pada masa Jokowi, BUMN diperintahkan untuk membangun jalan tol. Seperti diketahui, jalan tol yang dibangun oleh BUMN itu jauh lebih mahal, sekitar 150-200 persen lebih mahal dibandingkan dengan jalan tol yang dibangun oleh swasta.

Rizal Ramli mengatakan, negara yang utangnya banyak seperti seorang petinju yang sudah kena hantaman jab. “Jab pertama itu terjadi ketika tahun 1998 lalu. Hari ini ada 44 perusahaan keuangan non bank dan asuransi gagal bayarnya mencapai Rp500 triliun. Inilah pukulan telak," ujarnya.

Karena itu, untuk menutup utangnya, maka pemerintah harus kembali meminjam uang. "Setiap pemerintah menerbitkan SUN, dana publik tersedot. Setiap kali pemerintah nerbitin SUN, sepertiga likuiditas tersedot. Saat ini pertambahan kredit hanya 3 persen. Itu yang memukul daya beli masyarakat," ujar mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Rizal Ramli mengatakan, regulasi memang penting. Namun yang lebih penting adalah menindak para birokrat korup yang kerjanya memperlambat untuk memeras para pengusaha. "Memang birokrat mau mempercepat? Kalau enggak nyogok enggak jalan tuh barang. Solusinya, tindak tegas itu para birokrat yang kerjanya meres ini. Tindak korupsinya. Itu investor senang," katanya.

Karena itu, kata Rizal Ramli, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bukan menerbitkan UU Omnibus Law. Atau kemudian membuat Peraturan Pemerintah. “Siapa yang bisa baca UU yang tebal itu. Kalau mau cukup 100 halaman, tidak perlu bikin PP lagi. Karena kalau investor asing kalau mau tahu tentang investasi di Indonesia maka mereka harus bayar lagi para lawyer kita, untuk belajar pasal-pasal kontradiksi,” ujarnya.

Karena itu, kuncinya adalah menindak tegas para birokrat yang kerjanya memeras. “Pengalaman waktu kami di Bulog, lembaga ini nomor urut kedua paling korup setelah Pertamina pada waktu itu. Maka kami pecat 26 Kepala Dolog dan para direktur. Baru mereka kapok semuanya,” ujarnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait