Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pilkada serentak 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemilihan kepala daerah kali ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Tidak dapat dibantah, wabah Covid-19 menghadirkan krisis di sektor kehidupan. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi merambah ke bidang sosial maupun ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
"Ada masalah kesehatan, ada masalah kemanusiaan meninggalnya orang, berimbas ke masalah ekonomi karena adanya pembatasan atau rasa ketakutan masyarakat. Kemudian ke masalah sosial karena merubah pola demand dan supply, merubah pola permintaan barang merubah pola supply nya juga, otomatis produksi juga menjadi terdampak, ini menimbulkan problem masalah ekonomi dan keuangan," kata Mendagri Tito Karnavian saat memberi sambutan dalam wembinar di Batam, Selasa,(10/11/2020)
Berkaitan dengan beberapa masalah tersebut, menurut Tito, calon kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Cakada mesti sia menawarkan berbagai pilihan sehingga daerah mampu keluar dari pandemi beserta dengan dampaknya.
Dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di tanggal 9 Desember, kata Tito, penting untuk memilih calon pemimpin yang mampu membawa daerah keluar dari krisis pandemi Covid-19. Tanpa kepala daerah yang memiliki kemampuan tersebut, daerah tetap berada dalam masalah yang sama.
"Kita melihat Pilkada ini menjadi penting. Jadi di balik, bukannya protokol Covid-19 untuk menjagain Pilkada supaya tidak menular, dibalik mindset kita, penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah," kata Tito.
Pada kesempatan tersebut, Tito mengingatkan masyarakat untuk tidak salah memilih pemimpin pada bulan Desember mendatang. Jika salah menentukan pemimpin daerah, menurutnya, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung selama lima tahun ke depan.
Masyarakat harus cerdas mana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang cocok menyelesaikan masalah-masalah daerah, termasuk pandemi Covid-19. Jika masyarakat tidak cerdas, akan menjadi korban dari kepala daerah yang tidak cerdas dalam memimpin suatu daerah.
"Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya 4 sampai 5 tahun, gunakan hak pilih kalian," tutupnya.*