Pemda Tanah Datar siap kerja sama dengan Universitas Terbuka Padang.(Foto:Ist)
Tanah Datar, INDONEWS.ID - Pemerintah Daerah Tanah Datar sangat terbantu dengan kehadiran Universitas terbuka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menerima audiensi Direktur Universitas Terbuka Padang, Karnedi, di Gedung Indo Jolito.
Baca juga : PTPN VI Unit Usaha Danau Kembar Serahkan Bantuan Kepada Kelompok Tani Makmur di Sumatera Barat
Menurutnya, aparatur umumnya tenaga pendidik sangat terbantu melanjutkan pendidikan tinggi selain menambah ilmu juga untuk memenuhi persyaratan sesuai yang amanatkan Undang-Undang.
“Untuk itu, kami mengajak warga masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya untuk memanfaatkan kemudahaan akses untuk kuliah di Perguruan Tinggi yang sudah difasilitasi oleh Universitas Terbuka," katanya kepada media ini, Rabu,(23/6/2021)
Sementara Direktur Universitas Terbuka Padang, Karnedi, yang didampingi Malta, dan Fatia Fatimah selaku Manajer di UT dan Sofyan Pengelola Kelompok Belajar UT Tanah Datar, menyampaikan terima kasih sudah diterima untuk bersilaturahmi.
Disampaikannya UT siap bersinergi dengan pemerintah daerah meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui pendidikan tinggi.
“Saat ini tercatat lebih kurang 200 mahasiswa asal Tanah Datar yang menempuh pendidikan di UT, harapannya bisa lebih meningkat dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah,” ucap Karnedi.
Untuk guru yang tidak linear latar belakang pendidikannya, UT siap membantu melalui program second degree selama 3 tahun. “Saat ini kondisinya ada guru PAUD tetapi latar belakangnya pendidikanKimia, dengan up skilling melalui kuliah 3 tahun harapannya bisa memenuhi persyaratan agar tercatat di database Kemendikbud,”
Kemudian UT juga menyediakan beasiswa bagi yang berpestasi di bidang olah raga dan seni.
Sedangkan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Riswandi menambahkan animo guru PAUD/TK dan SD di Tanah Datar cukup tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke S-1 maupun S-2 di UT dan umumnya biaya sendiri atau mandiri.
“Kita mendorong guru-guru di Tanah Datar minimal pendidikannya S-1 karena Undang-Undang juga mensyarakatkan guru tersebut minimal S-1 dan linear pendidikannya, punya NUPTK, tercatat di Dapodik agar bisa menerima tunjangan sertifikasi.* (M.Datuk)