Baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartarto berdampingan di Kota Malang. (Foto: Detik.com)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Ketua Umum Partai Golkar (Partai Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Ketua DPR) Puan Maharani ramai dikecam oleh masyarakat maupun para pengamat akhir-ahkir ini. Pasalnya, baliho keduanya sudah beredar cukup marak di beberapa daerah.
Baliho tersebut berbanding terbalik dengan usaha keduanya dalam penanganan ekonomi yang dilakukan Airlangga dan politik yang dilakukan oleh Puan Maharani.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, misalnya beberapa kali menyoroti kiprah Airlangga dalam memimpin Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Menurut Pandu, komite itu telah gagal dan sebaiknya dibubarkan.
"Ketuanya, Menko Perekonomian, hanya mikirin pemulihan ekonomi," kata Pandu dikutip Tempo.co, Selasa (10/8).
Pandu mengatakan ekonomi tidak akan pulih jika pandemi Covid-19 tak selesai. Dikatakannya, Airlngga juga merupakan salah satu pengusul rencana vaksin berbayar--yang kemudian menuai kritik luas masyarakat dan dibatalkan Presiden Joko Widodo.
"Enggak ada guna lagi itu (KPC) PEN, udah gagal, itu harus dibubarkan karena mikirin pemulihan ekonomi aja," kata Pandu beberapa waktu lalu.
Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3 Juli lalu, Airlangga digeser menjadi koordinator penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali. Angka penularan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga tercatat mengalami kenaikan.
Demikian pun, Direktur Riset Centra Initiative Erwin Natoesmal Oemar mempertanyakan fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan Puan Maharani. Menurutnya, fungsi yang dilakukan Puan sangat jauh dari memdai dalam hal penanganan Covid-19.
Menurutnya, tak moncernya kinerja DPR dalam dua fungsi selama ini akan bertambah buruk jika Puan sibuk mematut diri untuk Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kampanye melalui baliho yang dilakukan sejumlah tokoh politik dinilai tidak etis di tengah kondisi masyarakat yang terpuruk menghadapi pandemi Covid-19.
Pangi menilai kampanye mereka justru bakal dianggap negatif oleh masyarakat. "Bukannya dikenal dan disukai, mereka malah bisa semakin dibenci," pungakas Pangi. (*)