Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa saat menyerahkan biaya ganti rugi sebesar 1 Miliar Kepada Istri Kelimanya di Aula Rastrasamara Polres Nabire.(Foto:Dok.DPRD Dogiyai)
Jakarta, INDONEWS.ID - Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa akhirnya mengakhiri kisruh rumah tangganya dengan membayar uang denda ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada pihak Magdalena Tebai selaku istri kelimanya, di Aula Rastrasamara Polres Nabire, Pukul 11.15 WIT, (19/11/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Nabire yang diwakili oleh Waka Polres Nabire: KOMPOL Samuel D Tatiratu, yang didampingi oleh PS. Kabag Logistik Polres Nabire: AKP. H. Burhanuddin Pawennari, Kasat Reskrim Polres Nabire: AKP. Akhmad Alfian dan Kasat Binmas Polres Nabire yang diwakili Kanit Binpolmas IPDA. Ambrosius P. Maneri.
Turut hadir pula KBO Reskrim Polres Nabire: IPTU Suparmin, KBO Intelkam Polres Nabire: IPTU Amron Sitorus, Kasie Hukum Polres Nabire: IPTU. H. Sudarman, Kasiewas Polres Nabire: IPTU. Edi Pamuji, Kasie Propam Polres Nabire: IPDA. Wido Purwanto.
Terkait kisruh rumah tangga antara Bupati Yakobus Dumupa dan istri kelimanya yang kemudian berimbas pada biaya ganti rugi sebesar 1 Miliar tersebut, DPRD Dogiyai, melalui Fraksi PPP Yoseph Minai mengkritik dengan keras atas uang yang dikeluarkan oleh Bupati Dumupa.
Menurut Yoseph Minai, selama ini kepemimpinan Bupati Yakobus Dumupa masih sangat minim, dari segi pembangunan dan alokasi anggaran yang tidak transparan.
"Terkait dana 1 miliar yang dikeluarkan oleh Bupati Dumupa terhadap istri kelimanya ini kami di DPRD menduga bahwa dana tersebut adalah dana dari APBD," tegas Yoseph Minai. Senin siang, (22/11/2021).
Ia menilai, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa tidak mampu membangun/menyelesaikan persoalan daerahnya bahkan tidak mampu mengeluarkan dana pembangunan daerah.
"Dalam kepemimpina Bupati Dumupa, Dogiyai sangat parah dari segi pembangunan infrastuktur dan alokasi dana yang terkesan fiktif. Ini yang pernah kami soroti di lembaga legislatif, dalam LKPJ banyak anggaran fiktif, proyek pembangunan tidak jelas, bahkan LKPJ Bupati Dumupa sampai sekarang tidak dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan lembaga legislatif Dogiyai," tegasnya.
Namun, kata Yoseph, dia (Bupati Yakobus Dumupa) mampu membayar uang 1 miliar akibat dari perilakunya terhadap istri kelimanya.
"Kekerasan yang dilakukannya menelan angka miliaran dia mampu, selain itu juga untuk membayar utang politik, dia mampu, apalagi ini dengan menggunakan uang negara. Ini fakta yang terjadi kabupaten Dogiyai." kata Yoseph Minai.
Menurutnya, Bupati Yakobus Dumupa dalam memimpin Dogiyai terkesan lebih memunculkan sikap arogansi, otoriter dan preman. Hal ini yang berimbas pada arah pembangunan Dogiyai yang kian suram.
"Kami dari Fraksi PPP DPRD Dogiyai menegaskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera melakukan tindakan tegas terhadap kepala daerah bandel yang manfaatkan APBD untuk kepentingan pribadi. Ini uang negara, yang harusnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Dogiyai, bukan untuk pribadi," tutupnya.*