Bisnis

Sinergi PTPN V dan Petani Dukung Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Program PTPN Untuk Sawit Rakyat

Oleh : Marsi Edon - Sabtu, 27/11/2021 09:39 WIB

Menteri BUMN Erick Tohir didampingi Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, saat meninjau kegiatan peremajaan sawit di Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.(Foto:Dok.PTPN III)

Jakarta, INDONEWS.ID - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui anak perusahaan PTPN V, mewujudkan sinergi bersama para petani melalui program PTPN untuk Sawit Rakyat.

Dalam kegiatan ini PTPN V untuk pertama kalinya menyediakan dan melepas bibit sawit unggul bersertifikat kepada para petani. Tercatat mulai 2020 hingga akhir November 2021 ini, sebanyak 1,1 juta dari total 1,4 juta bibit, telah dibeli oleh petani sawit swadaya.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PT Perkebunan Nusantara V sebagai anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pada acara penanaman perdana peremajaan sawit rakyat di Koperasi Unit Desa (KUD) Mojopahit Jaya, Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat sore (26/11/2021).

“Saya mengucapkan terima kasih karena Jajaran Direksi dan Komisaris PTPN telah menjadikan saudara-saudara kita para petani, yang selama ini diposisikan lemah, tetapi hari ini adalah mitra. PTPN telah berubah, PTPN hadir untuk sawit rakyat. Kebijakan yang diambil direksi adalah kebijakan luar biasa. Ketika banyak perusahaan mengontrol bibit sawit unggul kepada petani, kita (PTPN) malah buka lebar. Ini kebijakan luar biasa," kata Erick Thohir.

Dalam kegiatan tanam perdana di lahan petani seluas 879 Ha yang turut dihadiri Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III (Persero) Mahmudi, dan CEO PTPN V Jatmiko K Santosa, Erick juga sempat berdialog langsung bersama para petani.

Tukimin, salah seorang petani KUD Mojopahit Jaya mengaku bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar mitra PTPN V. Sejak mengikuti program transmigrasi 1988 silam, hingga kini dia mengatakan memiliki tingkat ekonomi yang baik dengan menjadi petani sawit mitra PTPN V.

"Syukur alhamdulillah, selama bergabung di PTPN kami semua berhasil, sejahtera semua. Bisa sekolahkan anak, bangun rumah, dan lain sebagainya, Pak," kata Tukimin.

Dalam kunjungannya Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan secara simbolis bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui program pendanaan UMK bagi 33 petani plasma PTPN V sebesar Rp2,5 miliar.

Erick juga berkesempatan meninjau langsung UMK binaan PTPN V Rumbio Jaya Steel dengan produk alat panennya, yang sekarang menjadi UMK percontohan Pemerintah Provinsi Riau.

Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) hingga awal tahun ini telah mencapai 9.894 Ha, serta menjadi realisasi PSR terluas yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Negara sampai sekarang.

CEO PTPN V, Jatmiko K Santosa, mengatakan sampai dengan 2023, perusahaan akan mereplanting hingga 21.000 Ha kebun sawit plasma.

"Di tahun 2021 ini kami rencanakan 2.140 Ha, tahun 2022 ada 3.500 Ha, dan tahun 2023 seluas 3.000 Ha. Ini menjadi roadmap kami untuk mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat yang diharapkan oleh pemerintah," sebut Jatmiko.

PTPN V sendiri menargetkan hingga 2025 mendatang dapat membantu peremajaan dan konversi sawit rakyat seluas 23.000 Ha. Seluruh sawit yang diproduksi oleh kebun yang bermitra dengan perusahaan, produktivitasnya juga jauh di atas standar nasional. 

Program peremajaan sawit rakyat juga menjadi momentum mengganti tanaman sawit dengan jenis tanaman yang lebih unggul. Sehingga, PTPN V turut menyiapkan tujuh sentra pembibitan sawit unggul di seluruh Riau.

Keberadaan sawit bersertifikasi itu juga menjadi jawaban bagi para petani sawit di Riau dalam menghadapi dilema keberadaan bibit palsu. 

Menurutnya, angka tersebut masih dapat terus ditingkatkan mengingat perusahaan memiliki 56.600 Ha plasma yang tersebar di 6 Kabupaten di Riau.

"Dari 56.600 Ha itu, seluas 21.000 Ha atau 38 persen telah menandatangani kerjasama peremajaan bersama PTPN V hingga 2023. Sementara itu, 17.500 Ha atau 31 persen telah diremajakan secara mandiri oleh petani. Sisanya 31 persen lagi masih belum bersedia diremajakan," ujarnya.

PTPN V pun menyiapkan empat program percepatan peremajaan sawit rakyat. Pertama adalah pola single management, kedua penyediaan bibit unggul bersertifikat, ketiga kemitraan swadaya yang siap sebagai off taker, dan terakhir, pemberdayaan KUD untuk menjadi calon mitra teknis para petani.

"Semua langkah itu kita tempuh dengan satu tujuan, yaitu mensejahterakan petani sawit," jelasnya.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani mengapresiasi Peremajaan Sawit Rakyat yang dijalankan PTPN V.

"Kegiatan ini merupakan dukungan penuh dari PTPN Group yang telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi demi peningkatan kesejahteraan petani sebagai mitra strategis,” ujar Ghani.

Ghani menambahkan, peremajaan perkebunan sawit masyarakat mendesak untuk dipercepat mengingat tingginya disparitas produktivitas antara petani dan korporasi.

"Sebagai perbandingan produktivitas CPO (Crude Palm Oil) petani hanya berkisah 3 ton CPO/Ha/tahun. Sementara di perusahaan itu mencapai 5-7 ton CPO/Ha/tahun. Ini yang menjadi pertimbangan kita agar proses peremajaan perlu diakselerasi," tambah Ghani.

Ia mengatakan 212.396 Ha perkebunan sawit rakyat atau plasma yang bermitra dengan Perkebunan Nusantara Group di seluruh penjuru Indonesia menghadapi persoalan serupa.

Sehingga, ia pun mendorong Holding Perkebunan Nusantara untuk terus aktif melakukan peremajaan sawit rakyat di lingkungan perusahaan yang sejak 2019 hingga 2022 mendatang ditargetkan mencapai 42.182 Ha.

Ghani menyebutkan, kendala legalitas lahan, masalah birokrasi, dan sumber pendanaa, saat peremajaan berlangsung menjadi hambatan dalam program PSR. Untuk itu, ia mengatakan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menawarkan sejumlah program yang menjadi jawaban permasalahan tersebut.*

Loading...

Artikel Terkait