Nasional

Kritik Kinerja Pimpinan DPR RI, IP3: Lebih Banyak Urus Kepentingan Partai

Oleh : Mancik - Kamis, 30/12/2021 07:21 WIB

Ilustrasi Gedung DPR RI.(Foto:Berita Satu.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan alat kelengkapan Dewan yang memiliki tugas yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Secara teknis dan terperinci tugas-tugas DPR diatur dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Melalui uraian dalam peraturan tersebut diketahui bahwa posisi pimpinan DPR merupakan jabatan strategis sebagai nahkoda untuk menentukan arah dan kebijakan kerja anggota DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Posisi pimpinan DPR seharusnya dapat memastikan pelaksanaan fungsi DPR berjalan sebagaiman mestinya sehingga dapat mendorong kinerja yang baik.

Terkait pelaksanaan tugas pimpinan DPR terkhusus pada tahun 2021, Koordinator Bidang Pengawasan Ikatan Pemuda Pemerhati Parlemen Indonesia (IP3), Onesimus Napang, menilai tidak semua kegiatan yang dilakukan para pimpinan DPR di daerah ada kaitannya dengan tugas dan fungsinya.

"Kita temukan beberapa kegiatan tidak seharusnya dilakukan, seperti melakukan aktivitas kampanye terselubung dengan membagikan sembako atau cinderamata. Hemat kami, ini perilaku conflict of interest dan tidak etis dilakukan," kata Onesimus kepada media ini di Jakarta, Kamis,(30/12/2021)

Informasi terkait perilaku conflict of interest terlihat mendominasi ditataran pimpinan DPR, dan yang mengundang kontroversi di tengah masyarakat, katanya, dilakukan oleh Puan Maharani yang merupakan Pimpinan DPR.

Ada pun kegiatan dari ketua DPR RI yakni memberikan bantuan vaksin, pemasangan baliho di sejumlah daerah dengan tagline; “Kepak Sayap Kebihinekaan”, pemasangan baliho di lokasi bencana dan pengungsian korban letusan gunung Semeru dengan tagline; “Tangismu, tangisku. Ceriamu, ceriaku. Saatnya bangkit menatap masa depan”.

Selain itu, pembagian paket sembako dengan menggunakan tas bergambar Puan agar seragam, karena Puan merupakan ketua DPR sekaligus pembina Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), yang dibagikan di beberapa daerah.

"Pimpinan DPR dinilai tidak memiliki keseriusan dalam menjalankan amanah konstitusi. Pimpinan DPR mengatasnamai kebutuhan rakyat di tengah wabah pandemi Covid-19 untuk kepentingan golongan (partai politik)," tegasnya.

Onesimus Napang juga menilai, Pimpinan DPR mengedepankan kepentingan sekelompok orang (Partai Politik) dari pada kinerjanya sebagai lembaga DPR yang memiliki fungsi yang mengikat dan harus dijalankan, oleh lembaga yang dipimpinnya.

Hal ini dilakukan oleh Wakil Pimpinan DPR Rahmat Gobel yang diketahui melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Turki dengan membawa keluarga serta pengurus partai yang tidak ada kaitannya dalam perjalanan Kunker tersebut.

Meski kemudian dalam klarifikasinya dijelaskan, kepergian keluarga dan pengurus partai tidak menggunakan anggaran negara atau APBN. Namun, hal ini tidak sepantasnya dilakukan sebab seorang pimpinan ataupun anggota DPR melakukan Kunker adalah dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang tengah menjalankan tugas bukan plesiran.

"Lebih tidak pantas lagi ketika hal ini dilakukan oleh seorang pimpinan karena akan menjadi contoh bagi para anggotanya," kata Onesimus.

Diketahui, dalam kunker tersebut, Rahmat Gobel mengajak 3 (tiga) anggota DPR lainnya yang juga membawa keluarganya.

Hal lain adalah ketika Rahmat Gobel melakukan kunjungan ke daerah dan tercatat pernah membagikan cinderamata dalam bentuk bingkisan dengan syarat menunjukkan kartu vaksin covid-19, pemberian beasiswa kepada 2.100 siswa di SMPN 2 Kwandang, dan 2000 buah jaket anti air bagi para pengemudi bentor di Gorontalo.

Pimpinan DPR juga tidak peduli pada kinerja DPR dan tidak transparan karena tidak pernah menjelaskan darimana anggaran untuk membiayai aktivitas-aktivitas di luar agenda kunker.

Hal ini terlihat dengan diagendakannya kunjungan kerja blusukan ke sejumlah desa di Lampung oleh Lodewijk F. Paulus yang merupakan wakil pimpinan DPR.

Lodjwick diketahui melakukan konsolidasi dengan kader tingkat bawah (pimpinan desa) sebagai langkah “pemanasan” menyongsong Pemilu 2024. Lodewijk kemudian membagikan sembako berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Lodewijk juga mempersiapkan tim yang disiapkan untuk kemenangan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden yang diusung Golkar pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal lain adalah ketika anggota Baleg ingin melakukan perjalanan kunker ke Brazil dan Ekuador ditengah pandemi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan alasan bahwa kedua negara tersebut memiliki masalah yang sama terkait kekerasan terhadap perempuan dan dianggap berhasil berintegrasi dengan pihak kepolisian.

Onesimus Napang menilai, Pimpinan DPR miskin empati karena melakukan aktivitas yang tidak dibutuhkan masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19, Wakil pimpinan DPR lainnya seperti Sufmi Dasco yang diketahui merupakan Koordinator Satuan Gugus (Satgas) lawan Covid 19 DPR sejak tahun 2020 juga tidak mampu melarang anggota Baleg DPR yang hendak melakukan kunker ke Ekuador dan Brazil dalam rangka penyusunan RUU PKS.

Namun diakui Sufmi, pihaknya tidak cukup tahu apa urgensi kepergian Baleg saat itu di negara tujuan kunker.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar vaksinasi massal di markasnya, yang ditujukan untuk masyarakat umum. Adapun vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dan menargetkan 500 warga bisa mendapat vaksin.Untuk mencapai target itu, DPP PKB menggelar vaksinasi di beberapa daerah.

"Penyelenggaraan vaksinasi oleh pimpinan DPR tidak semestinya dilakukan karena terkesan politis dan tidak etis, malah justru dipertanyakan soal anggaran penyelengaraan vaksinasi oleh pimpinan DPR bersumber dari mana jika penyelenggaraan itu atas nama lembaga DPR," tutup Onesimus.*

Artikel Terkait