Nasional

Aktivis Perempuan Maluku Utara Sesalkan Kondisi SMA Nurul Hasan

Oleh : Mancik - Sabtu, 12/02/2022 14:34 WIB

Aktivis Perempuan asal Provinsi Maluku Utara, Marisa Limun.(Foto:Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di lain sisi, sektor pendidikan memainkan peran kunci yang secara umum bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan secara terencana, terukur dan terintegrasi. Pada gilirannya, pendidikan berkontribusi mencerdaskan generasi bangsa masa depan.

Aktivis Perempuan asal Provinsi Maluku Utara, Marisa Limun mengatakan, padahal, kita semua sadar bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

"Pembangunan pendidikan yang merata dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh serta meretas ketimpangan sosial yang terjadi. Termasuk sejauh mana keseriusan pemerintah sebagai eksekutor program," jelas Marisa kepada media ini, Sabtu,(12/02/2022)

Bahkan, kata Marisa, dalam UUDNRI 1945 Pasal 31 ayat 1 mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

"Artinya, seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas oleh Negara" ujar Marisa.

Kendati demikian, ungkap Marisa yang juga Wakil Bendahara Umum PB PMII itu, hal ini berbading paradoks dengan kondisi pendidikan di Indonesia Timur.

Melihat ketimpangan di sektor pendidikan tersebut, Marisa menyoroti secara khusus salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Hasan terletak di Desa Sekely, Kecamatan Ganebarat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Marisa membeberkan, kondisi sekolah tersebut hanya beralaskan tanah, dan berdinding papan, serta beratap katu.

Walaupun demikian, kata Marisa, sekolah ini tetap berdiri kokoh untuk menjadi ruang belajar para siswa dan siswi demi memberikan kontribusi rill pada sektor pendidikan.

"Dengan fasilitas yang sangat terbatas namun SMA Nurul Hasan tetap berdiri kokoh. Padahal, fasilitas belajar yang diberikan Negara sangat tidak manusia. Secara pribadi saya mengapreasi para guru yang tetap semangat dalam mencerdaskan generasi emas Indonesia," pungkas Marisa.

Pantauan kami, lanjut Marisa, beberapa media di daerah sudah melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah. Bahkan, pihak sekolah mengakui sudah beberapa kali membuat proposal yang dialamatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.

"Namun sampai sejauh ini pihak sekolah bukan mendapatkan bantuan fasilatas dalam menunjang proses pembelajaran, tapi janji tinggal janji. Bahkan, pihak sekolah ditengarai berputus asa dengan alasan yang sama," ungkap Marisa.

Marisa menegaskan, fakta ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, terutama para pemangku kebijakan (regulator) di daerah yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara khusus Kepala Dinas Pendidikan Pemprov.

Marisa berharap, pihak Dinas Pendidikan, segera menindaklanjuti hal ini dengan cara turun langsung untuk melakukan monitoring dan advokasi, agar segera ada percepatan pembangunan di SMA Nurul Hasan.

Bahkan, kata Marisa, sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan sampai hari ini belum ada bantuan sama sekali oleh Pemprov.

Ia mengatakan, mirisnya, jika turun hujan, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut akan libur karena kondisi sekolah yang sangat parah. Bahkan, untuk penyediaan ruang guru saja tidak ada, semua guru-guru dan Kepala Sekolah (Kepsek) terpaksa duduk  dibangku panjang didepan ruang belajar.

Marisa juga sangat menyayangkan diamnya para wakil rakyat. "Sangat disayangkan para legilatif (DPRD) khususnya Komisi Pendidikan yang yang selama ini diam dan tidak mempresure masalah ini samasekali kepada eksekutif," kata Marisa.

Padahal, tambah Marisa, menurut keterangan masyarakat, beberapa kali Anggota DPRD melakukan reses di Desa Sekely, tapi nihil alias tidak ada buktinya sampai hari ini.

"Kalau hal ini tidak ditindaklanjuti, saya pastikan semua masyarakat Desa Sekely akan kecewa dan menyampaikan mosi ketidakpercayaan pada Pemprov. Kemudian, trust warga terhadap para legislatif akan berkurang," tutup Marisa Limun Aktivis Perempuan Maluku Utara yang tengah melanjutkan Program Magister di Universitsas Negeri Jakarta (UNJ).*

Artikel Terkait