Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D. adalah Guru Besar Universitas Kristen Indonesia. (Foto: Ist)
Oleh: Atmonobudi Soebagio*)
Jakarta, INDONEWS.ID --- Rencana perpindahan ibukota negara Indonesia masih menimbulkan pro-kontra, meskipun telah ditetapkan dengan UU. Pulau Jawa telah menjadi pusat kegiatan ekonomi secara nasional, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Akibat belum meratanya fasilitas berupa infrastruktur, yang merupakan unsur penunjang kegiatan ekonomi tersebut, menjadi alasan bagi masyarakat dari daerah masuk ke kota2 besar di Jawa untuk mencari kerja. Ternyata urbanisasi tersebut tidak hanya dari daerah pelosok yang ada di Jawa saja, melainkan juga datang dari pulau2 lain ke Jawa, khususnya ke kota Jakarta.
Pulau Jawa yang luasnya 128.297 km persegi (km2) hanyalah 5,3 % dari total luas 10 pulau terbesar di Indonesia yang seluas 2.406.400 km2. Realitanya, pulau ini dihuni oleh 152,51 juta penduduk; yang berarti 56% dari jumlah total penduduk Indonesia.
Mengapa urbanisasi masih terus berlanjut hingga hari ini? Kegiatan perekonomian lebih banyak terjadi di pulau Jawa karena sebagian besar perusahaan skala nasional memilih pulau Jawa sebagai basis bisnisnya. Secara khusus, kota Jakarta yang dipilih karena merupakan kota dengan infrastruktur yang terlengkap bagi kegiatan perdagangan. Jakarta terhubung dengan kota-kota lain di Jawa berupa jalan-jalan provinsi maupun jalan bebas hambatan (tollroads) yang membuat faktor jarak tidak lagi menjadi hambatan karena dapat dicapai dalam waktu tempuh yang relatif singkat. Sedangkan jalur kereta api sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda dan masih terawat hingga kini.
Kondisi pulau Jawa dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yang sebanyak 127,83 juta orang dan ibukota negara yang terletak di pulau Jawa, menjadi daya tarik yang kuat terhadap datangnya penduduk luar Jawa ke Jawa. Jika kita lihat kondisi penduduk, khususnya di wilayah Jakarta Utara, mereka tidak mempermasalahkan soal tinggal di wilayah yang sangat padat penduduk, kumuh dan tidak sehat, hanya karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber penghasilan mereka. Dalam 16 tahun terakhir, kawasan pesisir Jakarta terus mengalami penurunan laju permukaan tanah secara bertahap. Penurunan permukaan ini bisa mengancam kawasan tersebut hingga tenggelam di kemudian hari. Diprediksi pada 2050 ancaman tersebut akan terjadi. Dua penyebab utama adalah adanya ancaman pesisir tenggelam, karena dipicu oleh kenaikan muka air laut sebagai dampak dari perubahan iklim. Dari dua penyebab tersebut, penyebab ke-3 adalah yang paling berbahaya, yaitu terjadinya penurunan laju permukaan tanah yang sebesar 12 cm per tahun. Namun, jika tiga hal tadi terjadi secara bersamaan, maka itu akan memicu bahaya yang sangat serius dan bisa menenggelamkan kawasan pesisir di sekitar Teluk Jakarta.
Belum meratanya pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara di 10 pulau terbesar, telah membuat urbanisasi penduduk karena mereka ingin hidup dan memperoleh penghasilan yang lebih baik, dibandingkan jika tetap di tinggal di daerah asalnya. Kesepuluh pulau terbesar tersebut adalah: Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Timor, Halmahera, Seram, Sumbawa, dan Flores. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi pastilah bukan tujuan Indonesia untuk merdeka.
Perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara di provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan solusi, apabila pemerintah tidak meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk transportasi darat, laut, dan udara di seluruh provinsi di Indonesia. Kota-kota di 10 pulau terbesar perlu diinterkoneksikan dengan membangun jalur kereta api, dan jalan toll, seperti yang telah dilakukan di Jawa. Terbangunnya jalan toll merupakan sumber pendapatan daerah dalam membangun infrastruktur jalan di tahap-tahap berikutnya, dan akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di masing-masing provinsi dan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Potensi wisata budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh setiap provinsi perlu dikembangkan dan dibangun infrastrukturnya agar dapat dikunjungi dengan mudah. UMKM perlu memperoleh dukungan dari pemerintah berupa alokasi dana; baik yang bersifat hibah mupun pinjaman bersyarat lunak. Kota-kota yang terletak di pesisir perlu memiliki pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar untuk mengangkut produk yang dihasilkan. Dengan terbangunnya infrastrukur transportasi yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh pulau besar dan menengah di Indonesia, kita harapkan ekonomi nasional akan terbangun dengan sendirinya. Ini juga akan menandai bahwa Reformasi Ekonomi Secara Merata sedang berlangsung di Indonesia. Semoga.
*) Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D. adalah Guru Besar Universitas Kristen Indonesia.
