Presiden Ke-2 RI Soeharto
Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon terlibat saling tantang dengan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana.
`Perseteruan` antara Fadli Zon versus Sri Margana merupakan sekelumit konflik yang timbul seusai penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1049.
Fadli Zon, yang tak setuju Sukarno dan Hatta disebut inisiator Serangan Umum 1 Maret, lebih dulu mengumbar tantangan lewat akun Twitter pribadinya beberapa hari lalu. Baru kemudian tantangan debat itu dijawab oleh Sri Margana.
Sebelum melempar tantangan berdebat, Fadli Zon lebih dulu melayang protes kepada pemerintah karena Keppres 2/2022 tak menjelaskan peranan Presiden Ke-2 RI Soeharto dalam SU Maret 1949 ITU. Padahal, menurutnya, Soeharto punya peranan besar dalam peristiwa tersebut.
"Pak Harto orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat besar dan vital," kata Fadli Zon seperti dalam cuitannya yang sudah diizinkan untuk dikutip, Kamis (3/3/2022).
Fadli Zon meminta satu hal kepada pemerintah terkait Kepres 2/2022 itu. Anggota DPR Dapil Jawa Barat V itu meminta pemerintah mengoreksi Keppres berjudul `Hari Penegakan Kedaulatan Negara` itu.
"Keppres itu harus dikoreksi. Setneg harusnya lebih cermat dalam memberi masukan kepada Presiden. Jelas besar sekali peran Pak Harto (Soeharto) sebagai pelaksana Serangan Umum 1 Maret. Meskipun ide dari Sri Sultan HB IX," ucapnya.
Bukan Buku Sejarah
Permintaan Fadli Zon agar Keppres 2/2022 dikoreksi seolah-olah ditolak pemerintah. Mahfud, selaku Menko Polhukam, menekankan Keppres tersebut tidak menghapus peran Soeharto dalam SU 1 Maret 1949. Bahkan Mahfud Md melontarkan kalimat bernada sindiran.
"Kenapa dalam keppres tersebut tidak ada nama Soeharto. Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak, ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara," kata Mahfud dalam keterangan pers, Kamis (3/3).
Mahfud menegaskan peranan pelaku SU 1 Maret 1949 ini tak hilang. Nama-nama mereka, termasuk Soeharto, ada dalam buku naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949.
"Ini tidak hilang jejak sejarah. Ini ada buku naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Ini hasil seminar yang dibuat oleh Pemda DIY, UGM, dan pemerintah daerah yang di Indonesia, menyebut nama Soeharto banyak," sebut Mahfud.
"Tetapi tidak perlu disebut dalam Keppres. Karena penggagas, pengarah, serta pelaksananya adalah Panglima Jenderal Sudirman atas kebijakan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX," imbuhnya.*