Capres. (Foto ilustrasi)
Jakarta, INDONEWS.ID - Setiap pemerintahan pasti selalu menyisahkan masalah bagi pemerintahan berikutnya. Seperti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyisahkan megaproyek Hambalang yang merugikan negara hampir Rp 700 milyar. Demikian juga pemerintahan Joko Widodo - yang masih memerintah saat ini - dipastikan akan meninggalkan sejumlah masalah bagi pemerintahan berikutnya.
Beberapa contoh di antaranya yaitu pembangunan Bandara Kertajati, di Jawa Barat, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan Tol Cisumdawu, yaitu akronim dari Celeunyi-Sumedang-Dawuan, di Jawa Barat. Masih ada sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya yang juga terancam gagal dan tersendat pengerjaannya.
Ekonom senior Rizal Ramli dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa salah satu problem terparah yang diwariskan pemerintahan Jokowi saat ini yaitu masalah ekonomi.
“Saat ini problem terparah Indonesia yang diwariskan oleh pemerintah Jokowi adalah masalah ekonomi. Utang yang sangat tinggi baik Pemerintah maupun BUMN. Beban bunga yang menjadi beban APBN. Banyak BUMN terancam bangkrut karena besarnya hutang dan jatuh tempo. Infrastruktur yang menjadi beban karena tidak produktif bahkan terancam mangkrak. Mafia pangan yang merajalela. Hal ini pekerjaan yang maha berat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya di Jakarta, belum lama.
Hasil kajian kuantitatif Lembaga Penelitian Masyarakat (LPM) Milenium menunjukkan keinginan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang memiliki kriteria sebagai tokoh yang mampu menyelesaikan krisis ekonomi.
Koordinator Penelitian LPM Milenium, Alamsyah Wijaya mengatakan, dalam survei yang digelar pada 19 hingga 31 Maret 2022 itu mencatat sejumlah kriteria yang diinginkan masyarakat untuk calon presiden (capres) tahun 2024.
"Responden ditanyakan mengenai preferensi pilihan calon presiden. Semua kriteria yang ditanyakan dianggap penting oleh lebih dari 70 persen responden," ujar Alamsyah seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, Senin (4/4) lalu.
Alamsyah merincikan bahwa kriteria pemimpin yang paling tinggi dipilih rakyat adalah presiden yang memiliki kriteria “Paham dan Mampu Mengeluarkan Indonesia dari Krisis Ekonomi’.
"Ada sebanyak 89,8 persen, artinya isu kesejahteraan dan perbaikan ekonomi masyarakat masih yang sangat tinggi diharapkan oleh masyarakat," ujarnya.
Kriteria kedua, katanya, masyarakat menginginkan presiden yang punya pengalaman di pemerintahan. Hampir 89,6 persen responden menginginkan hal tersebut.
"Yang menarik, kriteria bukan bagian dari pemerintahan Orde Baru dianggap penting oleh hanya 30,2 persen dan berlatar belakang militer (31,7 persen)," ujarnya.
Komite Peduli Indonesia (KPI) mengatakan, sejauh ini ada tiga calon yang potensial sebagai capres dengan latar pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi. Ketiganya yaitu Rizal Ramli, Sandiaga Uno dan Airlangga Hartarto. Titik berat keahlian Sandiaga Uno ada pada ekonomi usaha, bukan makro ekonomi. Demikian juga Airlangga Hartarto yang kebetulan saat ini mempunyai jabatan Menko Perekonomian. Namun kegagalan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan merupakan juga kegagalan diri Airlangga Hartarto. Karena itu, hanya ada satu tokoh yang paling berpengalaman dan memenuhi kriteria LPM Milenium yang memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi yaitu Rizal Ramli.
“Dengan demikian kriteria LPM Milenium ada pada Rizal Ramli, demikian juga terhadap kriteria pergaulan di tingkat international serta keberanian pergaulan dengan Negara di dunia, ada pada Rizal Ramli (RR). Bonus lebihnya RR dikenal karena pemikirannya yang sangat pro-rakyat, kritis dan solutif,” ujar Ketua Umum KPI, Tito Roesbandi.
KPI juga mengatakan hampir sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar nol (0) persen. Masyarakat, katanya, mengingikan agar dibuka seluas mungkin kesempatan bagi para tokoh bangsa ini untuk bertarung dalam putaran pilpres.
“Jadi, baru pada putaran kedua muncul dua pasang calon yang dipilih rakyat, jadi bukan cuma dua pasang calon (ada juga keinginan calon tunggal) hanya ditentukan oleh oligarki partai dan oligarki pengusaha. Kemudian rakyat di/ terpaksa memilihnya,” ujarnya.
“Untuk itu, KPI meminta agar Hakim-hakim MK jangan menjadi pengawal Tirani, seharusnya menjadi Pengawal Kedaulatan Rakyat. Agar memutuskan preshold/ ambang batas pencalonan presiden nol persen, sehingga semua partai bisa mengajukan pasangan calon presiden,” pungkasnya. ***