Pemekaran Papua. (Foto: KPPOD)
Jakarta, INDONEWS.ID - Dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua terus mengalir. Pasca dukungan yang diungkapkan oleh Ketua Adat, para wali kota dan tokoh KPUD untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan, dukungan terbaru datang dari para bupati di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom, mengatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sepatutnya diterima karena ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia meminta intelektual di Papua terutama di Pegunungan Tengah Papua merapatkan barisan dan menyambut terbentuknya Provinsi Pegunungan Tengah.
"Sebagai warga yang baik, hindari semua pikiran negatif dan sambut hal ini dengan baik pula," kata Befa Yigibalim yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lanny Jaya seperti dikutip dari siaran pers Stafsus Mendagri Bidang Politik Dan Media Kastorius Sinaga, Senin (16/5).
Befa Yigibalom yang sebelum menjadi bupati meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menepis anggapan bahwa pembentukan DOB di Papua hanya keinginan segelintir elit.
"Kita kan semua sudah bilang bahwa kehadiran provinsi ini adalah kemauan politik negara, bukan perjuangan para elite atau orang siapa-siapa, atau tim pemekaran, tidak," demikian dikatakan pria kelahiran 15 Juni 1972 ini.
Befa Yigibalom memimpin Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Tengah sejak 2018. Asosiasi ini beranggotakan para bupati di Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Puncak. Sembilan dari 10 kabupaen ini merupakan cikal bakal dari Provinsi Pegunungan Tengah yang akan dibentuk, berdasarkan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah yang disahkan oleh Baleg DPR, 6 April 2022 lalu.
Luas wilayah kawasan ini mencapai 84 ribu km lebih, meliputi Kabupaten Puncak Jaya (14.532 km), Kabupaten Jayawijaya (13.925,31 km), Kabupaten Lanny Jaya (6.585 km), Kabupaten Mamberamo Tengah (1.275 km), Kabupaten Nduga (12.941 km), Kabupaten Tolikara (14.263 km), Kabupaten Yahukimo (17.152 km), dan Kabupaten Yalimo (3.568,52 km).
Selama ini wilayah ini relatif tertinggal dalam pembangunan dan pelayanan publik. Seluruh kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah termasuk ke dalam kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menjadi provinsi baru, Pegunungan Tengah diharapkan lebih efektif dan fokus dalam membangun wilayahnya.
Pemekaran Mendorong Pemerataan Pembangunan
Menurut studi yang dilakukan oleh Aniek Juliarini dan Agung Widi Hatmoko dari Balai Diklat Keuangan Kementerian Keuangan Yogyakarta, Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM, namun kontribusinya relatif kecil. Pengaruh yang kecil tersebut dapat disebabkan faktor geografis, demografis dan sosiologis di wilayah ini.
"Dari sisi wilayah, wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sangat besar dan bervariasi, sehingga pembangunan menghadapi rintangan luar biasa. Rintangan jarak yang sangat jauh dan sulit dijangkau, pegunungan yang curam menjadi tantangan dalam pembangunan di Tanah Papua," demikian antara lain hasil studi yang terbit tahun 2016 tersebut.
Pemekaran diyakini akan mendorong pemerataan pembangunan, mendekatkan dan mempercepat pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah yang sulit terjangkau. Studi yang dikutip di atas juga menunjukkan DOK di Papua Barat yang relatif kurang luas memberi kontribusi lebih besar terhadap peningkatan IPM dibandingkan dengan provinsi Papua yang jauh lebih luas.
Pemekaran wilayah Papua melalui pembentukan provinsi telah melalui serangkaian proses politik sebelum RUU-nya disahkan oleh Baleg DPR. Proses politik tersebut meliputi pembahasan dan penyerapan aspirasi dari bawah (bottom-up) baik oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun melalui sejumlah pembahasan di tingkat DPRP.
"Kita mau ke mana lagi, kita hidup di bumi ini, kita hidup di tanah ini dan kita hidup dalam negara ini, dan jangan kita lupa itu kita masih diatur oleh negara ini sehingga apa yang dia buat ya kita terima," ujar pria yang pada 2017, berpasangan dengan Lenis Kogoya sebagai paslon Bupati/wakil Kabupaten Lanny Jaya, didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI dan PDIP. ***