Hadiri Indonesia Development Forum, Menko Airlangga Sampaikan Implementasi Kebijakan dalam Transformasi Ekonomi

Jakarta, INDONEWS.ID - Upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi yang signifikan pada berbagai sektor terus gencar dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satu wujud  implementasi kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya re-desain transformasi  ekonomi yang didukung dengan akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan 
trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi.

Mewakili Presiden Joko Widodo dalam Acara Puncak Indonesia Development Forum (IDF) 
2022 yang mengusung tema “The 2045 Development Agenda: New Industrialization 
Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation”, Selasa (22/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi tersebut yakni reformasi 
struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan produktivitas melalui pemberian kemudahan berusaha.

“Pemerintah juga bertekad untuk menjalankan hilirisasi sebagai salah satu agenda yang bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Upaya ini telah memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan devisa dari investasi dan ekspor serta penambahan jumlah serapan tenaga kerja. Hilirisasi akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sehingga mendorong peningkatan daya saing di pasar global,” jelas Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor 35%. Program subtitusi impor tersebut dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan 
sejak terjadinya pandemi yakni alat kesehatan dan farmasi. 

“Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, .blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini dapat tercapai melalui 
pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi tersebut mulai dari pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM 
yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya 
deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, 
hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku. 

Merespons rekomendasi tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan mulai dari pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, penyiapan SDM industri terampil sesuai dengan kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di 
Ibu Kota Nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga turut menekankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku industri untuk dapat mendorong tindak lanjut rencana dan rekomendasi dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih baik melalui kontribusi ide maupun eksekusi bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Lka)