Tana Toraja, INDONEWS.ID – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di lembang marinding, kecamatan mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan anggaran 241,3 M yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025/2026 menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum tersedia, sementara pekerjaan proyek disebut telah berjalan dan bahkan hampir rampung.
Sorotan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi Konservasi TKPSDA WS Saddang, Toto Balalembang. Ia menilai proyek dengan skala besar seharusnya tidak dilaksanakan tanpa adanya dokumen lingkungan yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Toto, Amdal bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan.
“Proyek sebesar ini mestinya tidak bisa berjalan tanpa adanya Amdal, karena itu yang seharusnya menjadi acuan dalam mengerjakan proyek tersebut. Ini sangat berbahaya dampaknya bagi lingkungan,” tegas Toto. Jumat, 28/8/2026.
Ia mengingatkan agar pihak terkait tidak hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian proyek, namun mengabaikan aspek lingkungan yang dapat menimbulkan dampak dalam jangka panjang.
“Jangan hanya mengejar cepatnya proyek selesai tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, pihak kontraktor melalui Febry, saat dikonfirmasi terkait keberadaan dokumen Amdal, meminta agar persoalan tersebut dikoordinasikan kepada Dinas Sosial selaku pihak yang menangani proyek.
“Kalau soal Amdal silakan koordinasi ke Dinas Sosial, karena mereka yang punya proyek,” ujarnya.
Febry menegaskan bahwa dokumen lingkungan tersebut juga penting bagi pihak pelaksana pekerjaan karena menjadi salah satu acuan dalam menjalankan proyek di lapangan.
Ia bahkan mengakui bahwa hingga saat ini Amdal tersebut belum ada. Pihaknya, kata dia, juga masih mencari informasi terkait keberadaan dan proses pengurusan dokumen lingkungan tersebut.
“Bagi kami Amdal juga sangat penting karena itu menjadi acuan kami bekerja. Memang sampai saat ini belum ada, sehingga kami juga masih mencari informasi terkait Amdal itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut belum memberikan tanggapan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi mengenai status dokumen lingkungan proyek Sekolah Rakyat, termasuk alasan pekerjaan tetap berjalan meskipun Amdal disebut belum tersedia.