Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief menyampaikan pihaknya terus mendorong penyelenggaraan haji yang semakin terbuka, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang.
“Kemenag selalu terbuka dengan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan haji,” kata Hilmar dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), pada Senin (27/2/22), "Penyesuaian Biaya Haji 2023."
Hal pertama adalah mengenai standar layanaan. Menurutnya, kendati sudah ada, namun perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah terkait standar pembiyaan. Menurutnya, hal ini penting untuk melihat proyeksi pembiyaan dan mutu layanan dapat dipantau.
"Karena saya kira, kita tidak bisa setiap tahun harus berdebat panjang di media untuk biaya haji per tahun. Ini yang kita saksikan selama ini, termasuk tahun ini. Tahun lalu saya ajukan 42 juta ramainya sama dengan saat ini. Saat ini saya mengajukan 69 juta," paparnya.
Dengan melakuan ini, dari segi pembiyaan di masa akan datang penyelanggaraan haji lebih sistemik dan proporsional. Sehingga, jemaah dapat lebih tenang dan tahu waktu keberangkatan serta biayanya.
"Mudah-mudahan semua ini kita lakukan dengan berbagai pihak untuk meningkatakan layanan haji bagi jemaah di Indonesia yang saat ini sudah terdaftar," harapnya.
Meningkatnya Kuota Haji
Pemerintah Arab Saudi menormalkan jumlah kuota haji bagi jemaah Indonesia pada tahun 2023. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief menyampaikan Indonesia mendapat jatah mencapai 221.000 orang.
"Kita bersyukur bahwa akhirnya Indonesia tahun 2023 mendapat kuota sebanyak 221.000 orang. Terdiri dari 203.000 orang calon jamaah haji reguler, dan sisanya jamaah haji khusus" kata Hilmar.
Dalam diskusi tersebut, Hilman menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah mitigiasi. Pertama adalah terkait biaya penyelenggaraan biaya haji (BPIH) 2023 yang semula mengacu pada biaya haji 2019.
"Kita belajar juga di tahun 2022 yang lalu ketika kuotanya itu diberikan hanya 47 persen, dan ternyata kita menghadapi situasi dimana beberapa komponen biaya yang terakhir 2019 kita jadikan rujukan," ungkapnya.
Namun Hilman menegaskan, publik perlu memahami bahwa selama rentang waktu dari 2019 ke 2023, terjadi inflasi dan kenaikan harga yang cukup signifikan di Arab Saudi. Maka dari itu, terang Hilman, pihaknya berupaya merumuskan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada jemaah maupun kepada nilai manfaat.
Dalam penyesuaian BPIH tahun ini, Hilman menjelaskan, yang paling menonjol adalah komponen biaya, terutama direct cost. Dari total BPIH sebesar Rp90 jutaan tersebut, direct cost menyerap dana paling besar mencapai Rp80 jutaan, sedangkan untuk biaya operasional dan layanan di luar negeri maupun dalam negeri hanya sekitar 1% - 2%, belum termasuk makan.
“Kami dengan DPR sudah melakukan efisiensi dan sisiran agar biaya bisa ditekan lagi, tapi turunnya hanya Rp200.000,” imbuhnya.
Jemaah Lansia Terbanyak
Mitigasi kedua, lanjut Hilman adalah terkait jumlah jemaah lansia Indonesia tahun ini. Dia mengungkapkan, untu tahun musim haji 1440 Hijriah, atau 2023 tidak ada batasan usia. Artinya, jemaah yang tertunda pada tahun 2020 dan juga tertunda tahun 2022 karena batasan usia, akan diberangkatkan di tahun 2023.
"Kita akan memberangkatkan jemaah dengan usia di atas 65 tahun sekitar 65 ribu orang. Dan ini yang sedang kita mitigasi bagaimana penyelenggaraan haji untuk Indonesia dengan jemaah lansi yang begitu banyak,” tutupnya.