Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menggelar aksi di Gedung Sate Bandung, Selasa (26/9). Mereka sebagiannnya berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan Cirebon. (Foto: Jakartasatu.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Para ulama, purnawirawan, akademisi, aktivis, mahasiswa, santri, pemuda/ remaja masjid, buruh, Jawara, Barisan Emak-Emak, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menggelar aksi di Gedung Sate Bandung, Selasa (26/9). Mereka sebagiannnya berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan Cirebon.
Mereka menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo agar memberi rasa aman dan bukan malah menakut-nakuti rakyatnya.
“Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa dan malah memberikan rasa takut rakyat Indonesia. Banyak kebijakan yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi negara asing untuk mencaplok Indonesia. Untuk itu agar lembaga legislatif meminta pertanggunjawaban Presiden Jokowi,” ujar Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat saat membacakan pernyataan yang didampingi para tokoh, di Gedung Sate, Selasa.
Aksi berawal dari halaman Gedung Sate, yang dikenal sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa melakukan aksi jalan kaki atau longmarch sepanjang 5 km menuju Gedung Merdeka, Gedung bersejarah di Jalan Asia Afrika Bandung.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster diantaranya bertuliskan, “Bangsa Sunda Mendukung Bangsa Melayu Mengusir Invasi Insvestor China”.
Tampak polisi dengan aksi simpatik ikut menjaga para demonstran. Mereka membiarkan para aksi pengunjuk rasa beristirahat di di depan mall Bandung Indah Plaza. Dan hal itu dimanfaatkan oleh kordinator lapangan untuk menggelar orasi.
Ada cukup banyak tokoh ikut dalam aksi tersebut. Seperti dikutip Jakartasatu.com, para ulama tersebut dikoordinasikan oleh Ustad Asep Saefudin dari Aliansi Pergerakan Islam Jabar dan tokoh Sunda seperti Dindin S Maolani, Memet Hakim, Memet Hamdan dan budayawan/pemusik terkenal Acil Bimbo.
Di depan Gedung Merdeka menunggu para purnawirawan yang tergabung dalam Presidium Purnawirawan Siliwangi (PPS) yang dikoordinir Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat mantan Kabais. Di antaranya juga terlihat yang dikenal Mayjen TNI Robby Win Kadir (Presidum KAMI Jabar), Brigjen TNI Purn. Hidayat Purnomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara) beserta puluhan purnawirawan sepuh berpangkat Kolonel sampai Jenderal.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo-halo Bandung. Mereka secara bergantian melakukan orasi.
“Konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia dengan manipulasi kebohongan tentang investor China dan berpotensi besar adanya korupsi dan praktek-praktek tidak etik,” ujar seorang orator.
“Tindakan sewenang-wenang rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang merupakan perilaku merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM,” ujar orator lainnya.
Brigjen TNI Purn Hidayat Purnomo pada orasinya juga mengajak seorang mahasiswi yang berasal dari Rempang. Pada kesempatan tersebut Mega Putri asal Rempang yang baru tamat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Bandung menyampaikan bahwa dirinya sangat terharu dan terima kasih kepada masyarakat Sunda yang telah mendukung perjuangan rakyat Rempang.
Para demonstran juga menyatakan menolak invasi yang berkedok investasi berbaju “Proyek Srategis Nasional”, yang ditetapkan secara mendadak hanya mementingkan beberapa gelintir pemodal apalagi asing tanpa memiliki kajian mendalam dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan sosial kemanusiaan.
“Demi keutuhan NKRI kami Masyarakat Sunda mendukung sepenuhnya Bangsa Melayu, terutama di Pulau Rempang sebagai penjaga Pulau Rempang terluar yang berdekatan dengan negara tetangga Singapura,” ujar demonstran.
Selain itu, mereka juga menyatakan menolak PT MEG yang pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi sebesar 3,6 triliun. Namun, dugaan tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan proses hukumnya. “Karena itu, kami juga mendesak PT MEG yang mengelola ‘Rempang Eco City’ untuk dibatalkan karena tidak memenuhi proses perizinan yang layak,” ujar seorang orator. ***