Selandia Baru Menyerahkan Penanganan Sandera Warga Negaranya ke Indonesia Dinilai Tindakan Aneh

Jakarta, INDONEWS.ID - Pangdam XVIV/Cenderawasih Mayjen TNI lzak Pangemanan mengungkapkan bahwa Duta Besar Selandia Baru menyerahkan pembebasan warga negaranya Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kepada pemerintah Indonesia.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengatakan sikap Dubes Selandia Baru tersebut merupakan hal yang aneh.

“Tindakan Duta Besar Selandia Baru sangat aneh seolah negara tidak peduli dan tidak lagi memberi perlindungan kepada warga negaranya sendiri,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (26/3).

Hal tersebut, kata Hikmahanto yang juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu bertolak belakang dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh banyak negara ketika warganya menjadi sandera di negara lain.

“Sejatinya negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Bahkan melakukan berbagai upaya, termasuk meminta izin kepada pemerintah setempat, untuk melakukan operasi pembebasan,” katanya.

“Ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat penumpang dan kru pesawat Garuda Woyla disandera di Bangkok. Pemerintah Indonesia juga berupaya keras untuk membebaskan kru stasiun TV swasta yang salah satunya saat ini menjadi Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Irak,” tambah Hikmahanto.

Selain itu, katanya, hal tersebut pula yang terjadi ketika para diplomat AS disandera ketika terjadi revolusi Iran yang mengulingkan pemerintahan Shah Iran.

Israel juga membebaskan warganya yang disandera oleh pembajak pesawat Air France yang dipaksa mendarat di Entebbe, Uganda. Operasi pembebasan dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

“Masih banyak lagi contoh negara melakukan berbagai upaya ketika warganya disandera,” ungkapnya.

Hikmahanto mengatakan, memang pernah terjadi ketika pemerintah warga negaranya menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan pembebasan sandera. Hal ini dilakukan setelah berbagai upaya gagal dilaksanakan, termasuk meminta bantuan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional.

Hikmahanto juga memberi contoh lain yaitu ketika Presiden terpilih Prabowo pernah memimpin pasukan untuk membebaskan warga negara asing di Papua yang disandera oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka setelah Palang Merah Internasional gagal melakukan mediasi.

Hal tersebut di atas memang memunculkan pertanyaan. Lantas, apa yang menjadi motif pemerintah Selandia Baru saat ini untuk menyerahkan operasi pembebasan terhadap warganya?

Apakah pemerintah Selandia Baru telah berupaya mengontak para penyandera melalui lobi-lobi mereka? Apakah pemerintah Selandia Baru telah meminta bantuan Palang Merah Internasional?

Hikmahanto mengatakan, apapun alasan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru hingga saat ini, satu hal yang perlu dicermati yaitu operasi pembebasan tidak boleh menjadi beban bagi Indonesia. Baik beban finansial, beban reputasi internasional atau beban yang mungkin ditimpakan oleh rakyat Selandia Baru ketika operasi pembebasan gagal.

Untuk diketahui operasi pembebasan sangat membutuhkan biaya, terkadang nyawa. “Bila setiap warga asing yang memasuki wilayah tertentu di Papua sudah diperingati oleh pemerintah untuk tidak masuk namun berkeras untuk masuk dan mengalami penyanderaan oleh KKB maka berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia setiap kali terjadi penyanderaan? Apakah wajar bila biaya ini ditanggung oleh pajak rakyat Indonesia?,” tanya Hikmahanto.

Karena itu, katanya, biaya tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dari warga negara yang disandera.

Hikmahanto melanjutkan, seharusnya operasi pembebasan tidak boleh menciderai reputasi Indonesia di mata internasional bila menemui kegagalan. Pemerintah Indonesia pun tidak perlu mempunyai beban reputasinya buruk dan akan menjadi sorotan dunia ketika melakukan operasi pembebasan sandera.

Karena itu, pemerintah Selandia Baru sudah sewajarnya menyampaikan kepada dunia bahwa operasi pembebasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan opsi terbaik dan tidak seharusnya dunia berpandangan negatif terhadap Indonesia, utamanya dikaitkan dengan isu Papua.

“Rakyat Selandia Baru, khususnya keluarga penyandera tidak boleh menyalahkan pemerintah Indonesia bila ternyata operasi pembebasan gagal. Untuk itu sudah sewajarnya bila pemerintah Selandia Baru memberi tahu secara dini kepada keluarga Philip Mark Mehrtens dan menyampaikan secara terbuka kepada rakyat di Selandia Baru,” pungkasnya. ***