Nasional

Strategi Komunikasi dalam Menghadapi Pilkada 2024, Segmentasi Pemilih Sangat Penting

Oleh : very - Jum'at, 14/06/2024 15:45 WIB

Seminar Literasi Media: Strategi Komunikasi Politik dalam Menghadapi Kampanye Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jakarta Rabu, (12/6/2024). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemilih dari generasi milenial saat ini paling banyak. Karena itu, segmentasi pemilih sangat penting diperhatikan. Misalnya, pada pemilu 2024, lebih efektif memainkan gimmick dan terbukti menjadi pemenangnya.

Hal ini dipaparkan oleh Astri Megatari, S.T, Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Seminar Literasi Media: Strategi Komunikasi Politik dalam Menghadapi Kampanye Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jakarta Rabu, (12/6/2024).

“Masa kampanye Pilkada 2024 lebih singkat dibandingkan dengan Pilkada 2019 lalu dan Pemilu 2024. Pembedanya terletak pada metode kampanye, termasuk dasar hukumnya dalam undang-undang,” ujar Astri.

Quin Pegagan, S.Hub.Int, Anggota Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta menilai Universitas Paramadina banyak menghasilkan tokoh-tokoh di negeri ini. Tentunya hal ini juga akan menentukan masa depan bangsa. Saat ini, katanya, banyak sekali muncul keresahan di tengah masyarakat terkait pemilu maupun Pilkada.

“Dalam menjalin hubungan kerja sama diwajibkan untuk melakukan koordinasi, Bawaslu kemudian turun ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota, kemudian ke kecamatan lalu ke PKD/kecamatan, yang terakhir ke panitia pemilihan umum di TPS,” ujar Quin.

Dia mengatakan, pencegahan hoaks dan ujaran kebencian juga sangat penting. Karena itu juga sangat penting menggalang kerja sama misalnya dengan Drone Emprit, Kominfo, media massa dan online.

“Bawaslu yang termasuk aware dengan disabilitas, sehingga perlunya memastikan bahwa lokasi TPS ramah dengan disabilitas,” tuturnya.

Direktur Program dan Berita TVRI, Arif Adi Kuswardono, S.H, melihat dalam menentukan strategi komunikasi diperlukan pendekatan patel.

Pengimplementasian pendekatan peso dalam menggerakkan seluruh kanal komunikasi dengan berbagai konten yang sudah dirancang untuk meraih hubungan publik keterpilihan.

Generasi Millennial dan Gen Z sangat berpengaruh. Karena itu, pendekatan yang dilakukan pun harusnya berubah dan menggunakan metode yang tepat. Bagi Gen Z, harus ditampilkan hal yang langsung tepat sasaran.

Hal lain adalah tingkat konsumsi media, sudah paling tinggi dan naik. Sedangkan televisi menurun, dengan waktu konsumsi internet lebih panjang. 

“Regulasi terkait dengan internet, otomatis bebas merdeka dalam pemilu 2024 lalu. Menariknya adalah semua calon menggunakan robot atau bot, yang membedakan adalah jumlahnya,” kata Arif.

Dosen Universitas Paramadina, Ir. Drs. Abdul Rahman Ma’mun, MIP mengatakan, dari segi politik dan isu harus dibedakan dari kebutuhannya masing-masing.

“Namun dalam konteks Jakarta akan dilihat koalisi-koalisi yang tergabung, bagaimana dinamika yang tidak terjadi saat pemilu tetapi terjadi di pilkada,” ujarnya.

Media yang tersedia di sebuah daerah, tidak bisa diselesaikan dengan media sosial. Hal tersebut bergantung kepada daerahnya sendiri, bagaimana cara menanganinya menggunakan media konvensional, media tatap muka dengan para tokoh, atau media sosial.

“Tidak semua cara yang digunakan di Jakarta ampuh digunakan di daerah lain. Influencer lokal dipergunakan di berbagai daerah, jika mau masuk ke mikro strategi ini sangat penting. Ketika praktik sangat penting untuk melihat data-data ini,” ujar Pak Aman, sapannya.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Erik Ardiyanto, M.Ikom, mengatakan, dalam strategi komunikasi perlu diketahui bahwa komunikasi politik berjalan di dalam konteks demokrasi terutama di dalam ruang publik.

Dia mengatakan, indeks demokrasi Indonesia menurun. “Tentu dengan situasi Pilpres saat ini mengenai politik dinasti, pengerahan kekuatan dan lain sebagainya sangat berpengaruh,” ujarnya.

Jika merujuk pada trias politica, komunikasi politik sering dilihat dalam bentuk penyampaian kebijakan publik. “Tetapi jarang dilihat dalam bentuk gerakan para akademisi, guru besar, yang menyuarakan terkait dengan protesnya terhadap isu demokrasi diartikan sebagai komunikasi politik,” ujarnya. ***

Artikel Terkait